TAGAR.id, Jakarta - Dewan Keamanan (DK) PBB, 23 Juni 2022, menyatakan simpati kepada rakyat Afghanistan setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut yang menewaskan ribuan orang. Di saat yang sama, DK PBB juga terus menekan otoritas Taliban untuk membatalkan pembatasan pada perempuan dan untuk menstabilkan negara.
“Kami mendesak Taliban untuk segera membatalkan kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan yang terus memperburuk krisis kemanusiaan, ekonomi, hak asasi manusia dan sosial, dan merusak tujuan pembangunan berkelanjutan. perdamaian dan stabilitas di Afghanistan,” kata Duta Besar Albania, Ferit Hoxha, kepada para wartawan mewakili sembilan dari 15 anggota DK PBB.
Pada tanggal 23 Maret 2022, otoritas Taliban mengumumkan penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan. PBB mengatakan sekitar 1,1 juta anak perempuan telah terdampak oleh keputusan itu.
“Tidak ada negara lain di dunia yang pemerintahnya melarang anak perempuan mengikuti pendidikan di sekolah menengah,” kata Kepala Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, kepada anggota DK PBB dengan tegas.
Dekrit Taliban itu juga telah membatasi pergerakan perempuan tanpa kerabat laki-laki yang mendampingi dan berusaha mendikte profesi apa yang dapat dilakukan oleh perempuan. Pada 7 Mei, Taliban memerintahkan semua perempuan untuk menutupi kepala dan wajah mereka di depan umum dan mendesak mereka untuk tinggal di rumah.
Para perempuan Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa menuntut dijaminnya hak-hak perempuan di Kabul, Minggu, 16 Januari 2022 (Foto: voaindonesia.com/AFP)“Jika Taliban ingin menormalkan hubungannya dengan komunitas internasional, mereka harus segera membatalkan langkah-langkah yang diambil untuk mengecualikan perempuan dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi,” kata Penjabat Penasihat Politik Amerika Serikat (AS), Trina Saha.
Sejauh ini belum ada negara yang mengakui otoritas Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus 2021 tahun lalu ketika pasukan AS dan NATO menarik diri dari negara itu. (lt/em)/voaidonesia.com/VOA. []
