TAGAR.id, Jakarta - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu, 18 Februari 2023, memperingatkan bahwa kemajuan kecerdasan buatan (AI) baru-baru ini telah menimbulkan ancaman besar terhadap hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, PBB menyerukan diberikannya perlindungan untuk mencegah pelanggaran.
Minggu ini lebih dari 60 negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China, menyerukan dibuatnya aturan terkait kecerdasan buatan dalam pertahanan untuk memastikan hal tersebut "tidak merusak keamanan, stabilitas, dan akuntabilitas internasional.”
Ada kekhawatiran yang meningkat atas hal-hal seperti drone yang dipandu kecerdasan buatan, 'slaughterbots' yang dapat membunuh tanpa campur tangan manusia. Kecerdasan buatan juga dapat meningkatkan konflik militer.
ILUSTRASI - Tanggapan oleh ChatGPT, AI chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI, pada situs webnya, 9 Februari 2023. (Foto: voaindonesia.com/REUTERS/Florence Lo)"Saya sangat terganggu oleh potensi bahaya dari kemajuan baru-baru ini dalam kecerdasan buatan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk.
"Lembaga manusia, martabat manusia, dan semua HAM berada dalam risiko serius. Ini adalah seruan mendesak bagi lembaga bisnis dan pemerintah untuk mengembangkan pagar pembatas yang efektif dengan cepat yang sangat dibutuhkan," katanya.
Kecerdasan buatan telah memasuki kehidupan kita sehari-hari, merevolusi pencarian internet, mengubah cara kita memantau kesehatan kita, dan menghadirkan inovasi baru seperti aplikasi yang mampu menghasilkan semua jenis konten tertulis dalam hitungan detik berdasarkan permintaan sederhana.
Kritikus telah mengangkat masalah seperti pelanggaran privasi dan algoritme yang bias. "Kami akan mengikuti ini dengan cermat, memberikan keahlian khusus kami dan memastikan bahwa dimensi HAM tetap menjadi inti dari bagaimana hal ini berlanjut," kata Turk. (ah/es)/AFP/voaindonesia.com. []
