TAGAR.id - Utusan PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata, Virginia Gamba, menyampaikan dalam forum pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (3/4/2024) bahwa anak-anak merupakan kelompok yang tidak mendapat akses bantuan kemanusiaan di medan konflik seluruh dunia. Menurut Gamba, hal itu sama saja dengan mengabaikan hukum internasional. Margaret Besheer melaporkannya untuk VOA.
“Penolakan akses kemanusiaan terhadap anak-anak, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan yang membantu anak-anak, juga dilarang di bawah hukum kemanusiaan internasional,” ujarnya.
Kantornya memverifikasi hampir 4.000 kasus penolakan bantuan tersebut di tahun 2022, dengan Wilayah Pendudukan Palestina, Yaman, Afghanistan dan Mali memiliki jumlah tertinggi. Gamba mengatakan bahwa data terbaru bahkan menunjukkan tren negatif itu terus berlanjut.
Penolakan akses tersebut disebutnya terkait dengan pembatasan kegiatan dan pergerakan kemanusiaan; gangguan terhadap operasi kemanusiaan dan diskriminasi penerima bantuan; serangan langsung dan tanpa pandang bulu terhadap infrastruktur sipil; disinformasi dan penahanan, kekerasan serta pembunuhan terhadap personil kemanusiaan; dan penjarahan.
Anak-anak sangat terpengaruh oleh kurangnya nutrisi, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat menimbulkan konsekuensi seumur hidup bagi mereka. Gamba mengatakan bahwa kasus ini lebih buruk bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Sehubungan persoalan ini, Gamba meminta semua pihak untuk mengizinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman, tepat waktu, dan tanpa hambatan; serta akses anak-anak terhadap layanan, bantuan, dan perlindungan; dan memastikan keamanan personel serta aset kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa rumah sakit, sekolah, dan staf mereka juga harus dilindungi di bawah hukum kemanusiaan internasional.
Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Ted Chaiban, mendesak Dewan Keamanan untuk membantu para pekerja kemanusiaan mendapatkan akses yang mereka butuhkan. Ted Chaiban menggarisbawahi bahwa kelompok pemberi bantuan perlu lebih banyak pengecualian dalam penerapan sanksi agar bisa melaksanakan tugas-tugas mereka; mereka harus dapat terlibat dengan semua kelompok bersenjata tanpa takut akan konsekuensinya; serta akses untuk melintasi perbatasan dan garis konflik. (ti/jm)/voaindonesia.com. []