Negara-negara G7 Sepakat Setop Pendanaan Proyek Batu Bara

Tujuh negara maju sepakat hentikan pembiayaan internasional untuk proyek batu bara yang mengeluarkan karbon pada akhir tahun ini
Asap dan uap membubung dari PLTU milik Indonesia Power, di sebelah Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten, 11 Juli 2020 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Willy Kurniawan)

Jakarta - Tujuh negara maju, pekan lalu (25 Mei 2021), sepakat untuk menghentikan pembiayaan internasional untuk proyek batu bara yang mengeluarkan karbon pada akhir tahun ini. Penghentian dukungan pendanaan tersebut juga berlaku bagi semua bahan bakar fosil untuk memenuhi target perubahan iklim yang disepakati secara global.

Dikutip dari Kantor Berita Reuters, menghentikan pendanaan untuk proyek bahan bakar fosil dipandang sebagai langkah besar yang dapat dilakukan dunia untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius di atas masa pra-industri. Para ilmuwan berpendapat hal tersebut akan dapat menghindari dampak perubahan iklim yang paling merusak.

Dengan mengikutsertakanJepang untuk mengakhiri pembiayaan internasional proyek batubara dalam waktu yang singkat, berarti negara-negara yang masih mendukung penggunaan batu bara, seperti China, semakin terisolasi dan bisa menghadapi lebih banyak tekanan untuk menghentikan kegiatan tersebut.

emisi karbonIlustrasi (Foto: dw.com)

Dalam komunike, seperti yang telah dilaporkan Reuters sebelumnya, negara-negara Kelompok Tujuh, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang -ditambah Uni Eropa- mengatakan: "Investasi internasional pada batu bara yang tak terkendali harus dihentikan sekarang.”

"(Kami) berkomitmen untuk mengambil langkah konkret menuju penghentian mutlak terhadap dukungan pemerintah langsung yang baru bagi pembangkit listrik tenaga batu bara internasional yang tidak menggunakan teknologi pengurang emisi karbon (unabated) pada akhir 2021, termasuk melalui Bantuan Pembangunan Resmi, pembiayaan ekspor, investasi, dan dukungan promosi keuangan dan perdagangan."

Batu bara dianggap sangat merusak saat dibakar untuk menghasilkan listrik atau panas tanpa menggunakan teknologi untuk menangkap emisi yang dihasilkan. Sistem tersebut belum banyak digunakan dalam pembangkitan listrik.

Alok Sharma, presiden KTT iklim COP26, telah menjadikan penghentian pembiayaan batu bara internasional sebagai "prioritas pribadi" untuk membantu mengakhiri ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Ia menyerukan agar KTT PBB pada November 2021 menjadi salah satu konferensi yang "membuang batu bara menjadi sejarah.”

Dia meminta China untuk menetapkan "kebijakan jangka pendek yang kemudian akan membantu mencapai target jangka panjang dan seluruh sistem China perlu memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Presiden Xi Jinping sebagai tujuan kebijakannya".

emisi karbonIlustrasi (Foto: geographical.co.uk)

Negara-negara G7 juga setuju untuk "bekerja dengan mitra global lainnya untuk mempercepat penyebaran kendaraan tanpa emisi", "secara luar biasa" melakukan dekarbonisasi sektor tenaga listrik pada 2030-an dan menjauh dari pembiayaan bahan bakar fosil internasional, meskipun tidak ada tanggal spesifik yang diberikan untuk tujuan tersebut.

Mereka menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris 2015 yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu Bumi di angka hingga 1,5 derajat Celcius di atas masa pra-industri dan pada tujuan pendanaan iklim negara maju untuk memobilisasi 100 miliar dolar AS setiap tahun pada 2020 hingga 2025 (ah/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Jokowi Dorong Pacu Hilirisasi Industri Batu Bara
Jokowi meminta industri pertambangan nasional bergeser dari pengekspor bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.
Perintah Pengadilan Belanda Shell Pangkas Emisi Karbon 45%
Pengadilan Belanda perintahkan perusahaan energi Royal Dutch Shell (RDS) untuk memangkas emisi karbon sebesar 45% dari level 2019 pada tahun 2030
0
MAKI Daftarkan Uji Materi soal TWK Pegawai KPK ke MK
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan uji materi soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ke Mahkamah Agung yang saat ini menjadi polemik.