TAGAR.id, Doha, Qatar - Para pemimpin dari negara-negara yang terperosok dalam perangkap kemiskinan yang memburuk akan mengajukan permohonan bantuan baru pada pertemuan puncak yang dimulai pada Minggu, 5 Maret 2023, di Doha, Qatar.
Pandemi virus corona, perang di Ukraina, dan pertempuran yang mahal melawan perubahan iklim berdampak buruk terhadap negara-negara kaya. Namun, secara signifikan berdampak jauh lebih buruk terhadap 1,3 miliar orang – atau 14 persen populasi dunia -- di 46 negara terbelakang (least developed country/ LDC).
"Berbagai krisis yang terjadi saat ini sangat berbahaya bagi negara-negara terbelakang," kata Agnes Chimbiri-Molande, Duta Besar Malawi untuk PBB dan juru bicara kelompok negara-negara terbelakang di PBB.
Para presiden dan pemimpin pemerintahan dari 33 negara Afrika, 12 dari Asia-Pasifik dan Haiti di Karibia akan bertemu lima dekade setelah PBB menciptakan kategori LDC dalam upaya mempersempit kesenjangan kekayaan global.
Seorang anak laki-laki berjalan setelah menerima distribusi makanan dari supermarket lokal di pusat evakuasi di Dondo, sekitar 35 km sebelah utara Beira, Mozambik, Afrika, 27 Maret 2019. (Foto: voaindonesia.com/AFP)Konferensi PBB Kelima tentang Negara-Negara Terbelakang – yang dikenal sebagai LDC5 -- dua kali ditunda karena virus corona. Sebuah rencana tindakan telah disetujui di majelis umum PBB pada tahun lalu, dan diperkirakan tidak akan ada janji bantuan besar di pertemuan Qatar.
Para presiden itu akan berada di sana -- dengan ribuan pakar dan aktivis -- untuk memastikan janji-janji masa lalu ditepati, menurut para spesialis.
"Para pemimpin akan menghadiri KTT itu untuk memberikan dorongan baru pada usaha itu," kata Matthias Boussichas, manajer program di Yayasan Studi dan Penelitian Pembangunan Internasional (FERDI) yang berbasis di Prancis.
Ia mengatakan komunitas internasional seharusnya mengatasi "cacat struktural" yang membatasi perdagangan dan pertumbuhan, yang telah diperjuangkan oleh negara-negara terbelakang selama beberapa dekade, daripada terfokus pada krisis-krisis yang baru-baru ini terjadi.
Pada saat pertama kali ditetapkan pada 1971, hanya 24 negara yang dinyatakan sebagai negara terbelakang. Kini jumlah itu telah meningkat hampir dua kali lipat. Karena status itu, negara-negara tersebut diberi hak istimewa dalam perdagangan dan pasar, serta bantuan dan akses keuangan yang lebih mudah.
Sebagai perbandingan, menurut Bank Dunia, upah rata-rata di Afghanistan, salah satu negara terbelakang, hanyalah ratusan dolar per tahun, jauh di bawah AS yang rata-rata lebih dari $65.000 per tahun.
Hampir separuh dari penduduk termiskin di dunia yang memiliki akses ke listrik dan hanya satu dari lima orang di negara-negara terbelakang itu yang dapat terhubung ke internet, menurut PBB. (ab/lt)/AFP/voaindonesia.com. []