Jakarta, (Tagar 9/4/2019) - Kritikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/4) lalu, menuai polemik di tengah masyarakat sekarang ini.
Kritikan SBY tersebut jadi menuai isu terkait Ketua Umum Demokrat ini akan pindah haluan mendukung capres nomor urut 01 Jokowi. Padahal Pilpres 2019 tinggal menghitung hari lagi.
Terkait isu itu, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan partai koalisi yang sudah menyetujui mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak boleh sembarangan pindah haluan (dukungan).
Baca juga: Mana Bukti BUMN Dirampok? Prabowo: Bukti Ndasmu!
"Gak boleh secara undang-undang. Koalisinya sudah ditetapkan KPU, kan?" kata Hendri Satrio dari keterangan tertulis yang diterima Tagar News, Senin (8/4).
Diketahui ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan, pasangan calon pada Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.
Kata dia, tak mungkin parpol dengan mudahnya mengubah haluan dukungannya kepada capres-cawapres lainnya.
"Coba cek ketetapan KPU. Kertas suara juga sudah dicetak," ungkapnya.
Senada hal itu juga, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan kecil kemungkinan parpol merubah haluannya dalam mendukung capres-cawapres lainnya.
Baca juga: Karnaval, Cara Jokowi Membuat Pemilu Jadi Gembira, Bukan Ajang Kemarahan
"Saya pikir kalau namanya koalisi itu sudah ada kontrak politik sebelum kampanye. Jadi kecil kemungkinan pindah haluan (dukungan)," ucap Wasisto dari keterangan tertulis yang diterima Tagar News, Senin (8/4).
Jika SBY akan pindah haluan mendukung Jokowi, kata dia bukanlah hal yang mudah karena itu sudah ada aturan tentang hal tersebut.
"Sebenarnya peraturan itu ada di pertemuan SBY dan PS (Prabowo Subianto) di Mega Kuningan, Jakarta beberapa bulan lalu. Tapi saat itu kan Gerindra keberatan soal AHY jadi kartu Demokrat. Aturan lebih pada kesepakatan personal PS dan SBY," pungkasnya. []
