Jakarta, (Tagar 26/3/2019) - Perlahan tapi pasti, selama 4,5 tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, berhasil menyulap proyek mangkrak yang terbengkalai selama puluhan tahun menjadi infrastruktur yang memadai dipergunakan rakyat.
Proyek pengadaan transportasi publik seperti Moda Raya Terpadu (MRT), jalan tol Bocimi dan tol Becakayu, serta kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika merupakan proyek mangkrak warisan pemimpin terdahulu yang berhasil dirampungkan Jokowi selama satu periode menjabat sebagai Kepala Negara.
Dalam sambutannya di Bengkulu, Februari kemarin, Presiden Jokowi membeberkan pembangunan infrastruktur acap kali mangkrak karena persoalan teknis. Ditambah pula kurangnya political will dari pemimpin negeri.
"Saya berikan contoh satu saja, jalan Balikpapan-Samarinda. Lebih dari 9 tahun berhenti. Penyebabnya apa? Setelah saya masuk ke dalam, melihat di lapangan. Problemnya ada di pembebasan lahan," ujar Jokowi pada Februari 2019.
Di Jakarta dan Jawa Barat saja, Jokowi berhasil menuntaskan pembangunan infrastruktur yang gagasannya telah ada sejak Orde Baru, seperti proyek yang tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Jokowi paham betul konektivitas jalan tol amatlah penting untuk mencapai percepatan arus distribusi barang dan logistik, yang pada nantinya dapat menyamaratakan harga di tiap daerah.
Namun, keberhasilan Jokowi dalam membangun infrastruktur selalu dipertentangkan oleh pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menurut Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati hal itu merupakan wujud gengsi dari pendukung paslon 02.
"Saya pikir kalau pun mengakui keberhasilan proyek sekarang, itu sama artinya mengakui keunggulan petahana 01," ucap Wasisto kepada Tagar News melalui sambungan telepon, Senin (25/3) malam.
Secara psikologis, kata dia, justru artinya tidak bisa menemui celah kritikan dari petahana. Pada faktanya yang luput dari pandangan adalah proyek yang dirampungkan Jokowi merupakan proyek strategis nasional jangka Panjang yang jangka waktunya 25 tahun.
"Jadi, siapapun presidennya, proyek itu jalan tapi juga tergantung political will setiap rezimnya," jelas Wasisto.
Lebih lanjut, ia menerangkan, hal yang terjadi saat ini menunjukkan kedewasaan politik publik yang belum berkembang. Padahal, pada dasarnya, pembangunan juga akan dinikmati semua orang. "Tugas pemerintah adalah menginisiasi rencana dan menyelesaikan yang mangkrak," ucap Wasisto.
"Pembangunan-pembangunan tersebut kan dibiayai dari pajak yang otomatis tuk kepentingan hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Hal yang menjadi perdebatan panas dinarasikan cebong versus kampret, menurut Wasisto adalah dampak dari polarisasi yang mengakar kuat sejak pertarungan Jokowi melawan Prabowo pada Pemilu 2014.
"Ya itu dampak dari polarisasi yang mengakar kuat paska-2014. Cara ubah pola pikir mungkin bisa ketika Gerindra masuk ke pemerintahan," pungkasnya.
Baca juga: Charta Politica: Yang Terbukti Menyesatkan Publik, Ya Prabowo dan Timnya
