Jakarta - Sedikitnya 90 pengurus dan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dari berbagai provinsi membuat petisi internal meminta agar Waketum PAN Bara Hasibuan dipecat. Sebab, manuver Bara merapat ke kubu Jokowi, dianggap telah melanggar AD/ART dan PRT partai.
Bara diketahui telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara, PAN telah lebih dulu memutuskan untuk mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Petisi pemecatan berjudul Petisi BPH DPP PAN Untuk Pemecatan Bara Hasibuan sebagai Waketum PAN, yang semula hanya untuk konsumsi internal, kemudian justru beredar luas melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.
Nama-nama dalam petisi menuntut Bara agar diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum, sekaligus memecatnya dari keanggotaan partai.
"Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi, maka partai harus memberikan sanksi yang tegas. Apalagi kalau dia elit partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," ujar Wasekjen PAN Soni Sumarsono yang ikut terlibat dalam petisi, Minggu 28 April 2019.
Sementara Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, mengaku telah membahas sanksi terhadap Bara. Dirinya bahkan menyebut putra pendiri PAN Albert Hasibuan itu telah mempermalukan partai.
"Belum ada langkah formal. Tapi sebagai anggota Wanhor (Dewan Kehormatan) PAN bisa saya sampaikan bahwa sudah ada pembahasan informal mengenai sanksi kepada Bara," kata Drajad Wibowo kepada wartawan, Minggu, 28 April 2019.
"Apa yang dilakukan Bara itu mempermalukan PAN di hadapan semua pihak. Dalam koalisi pak Prabowo, PAN bisa dicurigai berkhianat. Dalam koalisi Pak Jokowi, PAN dianggap oportunis. Rakyat pun banyak yang menganggap PAN itu plin-plan," tegasnya.
Baca juga:
- Sandiaga Lakukan Lompatan Besar Jika Pindah Ke PAN
- Ketemu Jokowi, Langkah Zulkifli Hasan Selamatkan PAN
