Advertorial - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pengembangan inovasi teknologi infrastruktur tahan bencana.
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Menteri Basuki Hadimuljono, mengatakan potensi bencana alam yang besar dan belajar dari kondisi Pandemi Covid-19, ke depannya diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk konstruksi infrastruktur yang memiliki daya tahan terhadap multiple-disasters. Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, namun juga perlu memberikan sentuhan arsitektural (art) dan aman secara struktur.
Saya percaya para engineer kita mampu melakukan rekayasa bendungan tersebut.
"Misalnya pada jembatan bentang panjang yang saat ini telah banyak dibangun di Indonesia, seperti Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur, Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, dan jembatan di tol seperti Jembatan Kali Kenteng di Jawa Tengah," ucap Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Menurut Menteri Basuki, pada struktur jembatan-jembatan harus dilengkapi dengan Structural Health Monitoring System (SHMS) untuk pemantauan kesehatan struktur jembatan.
Selain itu, kata dia, pada pembangunan bendungan juga diperlukan inovasi untuk pengembangan tipe bendungan selain rockfill dam, misalkan dengan mengembangkan bendungan tipe concrete dam dan arch dam.
"Saya percaya para engineer kita mampu melakukan rekayasa bendungan tersebut," ucapnya.
Menteri Basuki berharap, melalui Lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dapat berkonstribusi terhadap pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerekayasaan infrastruktur di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi.
"Lokakarya ini menjadi wadah untuk memperkenalkan, dan sekaligus mengapresiasi karya dan capaian anak bangsa di bidang konstruksi tahan gempa dan mitigasi bencana. Juga untuk saling berbagi dan bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman kerekayasaan," tuturnya.
Menteri Basuki mengatakan, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi mitigasi bencana, serta teknologi konstruksi tahan gempa sangat diperlukan, agar implementasi dari program pembangunan infrastruktur dapat berlangsung tanpa mengalami gangguan berupa kerusakan akibat gempa bumi.
Dalam beberapa kesempatan, seperti pada bulan Agustus 2020 yang lalu, Menteri Basuki selaku vice-chairman dari High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) juga menekankan pentingnya perencanaan dan perancangan (design) yang baru, untuk memastikan sistem publik dan swasta yang tangguh dalam menghadapi resiko bencana di masa depan.
"Beberapa teknologi tahan gempa telah diterapkan dalam perancangan bangunan tahan gempa. Misalnya, teknologi seismic isolation yang merupakan hasil litbang dari Kementerian PUPR kini telah banyak diterapkan. Begitu juga dengan teknologi Precast Structural System (PRESS) yang dikombinasikan dengan alat 'spiral dissipater'," ucap Menteri Basuki.
Dalam kerangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR bersama para pakar kegempaan dari berbagai latar belakang disiplin ilmu telah menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017, yang merupakan pemutakhiran Peta Gempa Indonesia Tahun 2010. Peta tahun 2017 tersebut kini menjadi acuan standar dalam perencanaan bangunan dan infrastruktur tahan gempa.
Menteri Basuki mengatakan, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kegempaan, Kementerian PUPR dibantu Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) dengan 3 tugas utama, yaitu pemutakhirkan peta sumber dan bahaya gempa nasional secara berkala, survei dan analisis kegempaan dan kerusakan pasca terjadinya gempa merusak serta memberikan rekomendasi, dan sosialisasi mengenai sumber, bahaya dan risiko gempa di Indonesia.
"Selain 3 tugas utama tersebut di atas, PuSGeN saat ini juga memiliki 2 tugas tambahan, yaitu menyusun Peta Ground Motion Indonesia, serta mengembangkan kurva kerentanan bangunan untuk dapat menghasilkan peta risiko gempa yang lebih baik," ucap Menteri Basuki.
Selain itu, kata Menteri Basuki, Kementerian PUPR juga mengambil sejumlah langkah dalam mendorong konstruksi bangunan tahan gempa, yakni dengan pelaksanaan berbagai penelitian, percobaan dan publikasi terkait Kode Bangunan dan Infrastruktur, Spesifikasi Standar serta berbagai Manual termasuk pemutakhiran SNI Bangunan Gedung Tahan Gempa 2019, dan pelaksanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah, bangunan dan infrastruktur yang rusak pasca gempa seperti di NTB dan Palu.[]
