Jakarta - Roy Pangharapan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok telah lakukan pendampingan di bidang kesehatan sejak 2009. Berdasarkan apa yang ada di lapangan dirinya menilai ketika masyarakat masyarakat sakit dan menuntut haknya untuk berobat, warga Depok diperlakukan layaknya pengemis.
“Manakala masyarakat sakit, betul-betul kita kaya orang ngemis, Dewan Kesehatan Rakyat mendampingi ketika mengurus jaminan kesehatan itu bukan ngemis, kita minta adalah haknya rakyat tapi ya begitu, ini prihatin orang sakit disuruh ngurus RT, RW, Puskesmas.” ujarnya pada webinar bertema Akankan kita terus menjadi “Pengemis” Ketika berhadapan dengan pelayanan Publik di Depok? Pada Sabtu 28 November 2020.
Menurutnya, berobat gratis merupakan hak rakyat terlepas dari siapapun pemerintahnya. Itu tertulis dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’.
Terkait dengan suka duka selama lakukan pendampingan, dirinya mengaku lebih banyak menerima duka ketimbang suka.
“Ini memang luar biasa di Pemkot Depok ini, sudah bertahun-tahun kita hanya mampu mempunyai satu RSUD, itu pun tipe C. bertahun-tahun pula kita hanya punya 2 puskesmas rawat inap, Puskesmas Sukmajaya dan Puskesmas Cimanggis.” Ucapnya.
Jangan golput, gunakan hak pilih anda dengan datang ke TPS menggunakan masker. (Foto: Tagar/Risma Dewi Indriani)Seharusnya puskesmas itu melayani 24 jam lantaran melayani hal yang sangat vital. Namun, dalam prakteknya tidak ada pelayanan 24 jam seperti yang masyarakat jumpai di klinik-klinik dimana dia datang lalu dilayani.
“Padahal, puskesmas ini pelayanannya sangat vital, apalagi dalam konteks BPJS hari ini, semua disarankan rujukan puskesmas. Untuk itu kalau kita bicara tentang pelayanan publik khususnya kesehatan di Kota Depok ini ya sangat jeblok ya, sangat amburadul.” Jelasnya.
Dirinya pun bercerita saat lakukan pendampingan pasien yang dirujuk keluar Depok, dia selalu terima sindiran. “Ini Depok bagaimana? hanya menangani penyakit kayak begini aja rujuk, rujuk, rujuk.” Katanya.
Roy pun sampaikan bahwa memang pada kenyataannya, ada dari masyarakat yang memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan namun tidak bisa selalu membayar iuran secara rutin, bahkan ada kalanya tidak mampu membayar. “Apalagi situasi sulit seperti ini yang tentu banyak kelas-kelas menengah yang tadinya mampu bayar iuran itu tidak mampu lagi.” tambahnya.
Menurut catatan DKR yang disampaikan oleh Roy, ada sekitar hampir 140 miliar yang menunggak dan tidak akan mendapatkan pelayanan BPJS.
Pada saat ini, masyarakat pun memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) yakni program Presiden RI Joko Widodo. “Dari sekian puluh peserta KIS per PBI jumlahnya ada 90 jutaan lebih itu ada 5 juta yang dinonaktifkan dan khusus masyarakat Depok ini kurang lebih ada 8.000an.” ucapnya.
Dirinya pernah meminta data 8.000 peserta tersebut tapi tak diberi tau, dan saat masyarakat datang ke puskesmas ditolak padahal memiliki KIS. “Kalau kayak gini siapa yang dimaki-maki rakyat? Pasti Jokowi padahal itu adalah ulah dari Pemerintah Depok yang tidak memberikan jalan keluar terhadap masyarakat.” ujarnya.
Bahkan, saat ini di Depok belum semua masyarakat menjadi peserta BPJS, menurutnya baru sekitar 90% sehingga ada 10% diluar BPJS. “Mungkin karena ketidak mampuan sehingga dia tidak mampu untuk bayar iuran, boro-boro bayar iuran. Nah, ini bagaimana?” ucap Roy Pangharapan. []
