Bandung, (Tagar 12/3/2019) - Seluruh calon legislatif DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten hingga tingkat Kota se-Jawa Barat diminta untuk tidak menggunakan isu SARA, fitnah dan hoaks untuk meraup suara pada Pemilu 2019, baik itu pada Pemilu Legislatif maupun Presiden.
Imbauan ini disampaikan Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengingat fitnah, hoaks dan isu SARA mulai marak di media sosial. Sejak sebelum kampanye terutama menjelang pencoblosan.
"Kita meminta kepada semua peserta Pemilu untuk bersama-sama meminimalisasi isu-isu yang provokatif menyangkut isu primodialisme, penyebaran hate speech, hoaks, radikalisme, intoleransi dan terorisme juga isu sara," imbau Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, Senin (12/3) kemarin.
Agung sangat berharap kepada seluruh calon legislatif, termasuk partai politik tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Jadi, setiap calon legislatif harus mengedepankan kerukunan dalam setiap kampanye.
"Apabila ada konflik saya minta lebih kedepankan musyawarah mufakat dulu, jangan mengutamakan konflik," tegasnya.
Agung menambahkan, Polda Jabar bersama Pangdam III Siliwangi meminta komitmen para peserta Pemilu melaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 lancar, aman dan damai juga nyaman. Karena Jabar menjadi barometer penyelenggaraan Pemilu Nasional dan tingkat Internasional.
"Semua caleg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten Dapil Jabar bersepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu ini damai yang dituangkan dalam Deklarasi Damai kepada seluruh peserta Pemilu dari Dapil Jabar," tambahnya.
Pangdam III/ Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono menambahkan, dalam Pemilu 2019 TNI ikut dilibatkan dalam menciptakan Pemilu 2019 ini damai dan aman. TNI siap membantu Polda Jabar. Seperti ikut mengawal pendistribusian surat suara, sampai ke pengiriman siap mengawal.
"Tidak hanya saat Pemilu, sesudah Pemilu pun TNI siap mengawal, membantu Polda Jabar dalam menjaga keamanan dan terhindar dari keributan sehingga kejadian 1999, 2000 tidak terulang lagi," tambah Tri.
Mayjen TNI Tri lebih lanjut menjelaskan, luas wilayah Indonesia itu sangat luas. Dalam konteks Jawa Barat, jumlah penduduknya saja kurang lebih 48,68 juta jiwa, dengan kurang lebih 33 juta DPT, artinya perlu penjagaan ekstra dari semua pihak agar pelaksanaan Pemilu 2019 aman dan damai.
"Kami sangat tidak berharap kerusuhan 1999, 2000 terjadi kembali. Seperti di Aceh, Sambas, Poso, Ambon dan Papua yang menjadikan Indonesia hampir pecah, dan ini harus kita waspadai," jelasnya.
Pengalaman buruk negara pecah seperti Jerman Timur dan Timur Tengah, jangan sampai terjadi di Indonesia. Pemilu jangan sampai memecahkan bangsa Indonesia.
"Jangan sampai setelah Pemilu masyarakat jadi tak karuan, infrastruktur rusak. Pasukan habis gara-gara perang. Mudah-mudahan pengalaman buruk negara yang pecah terutama pecah setelah Pemilu menjadi pelajaan bagi kita semua, dan renungan kita semua agar bisa menjaga Pemilu 2019 ini aman dan damai juga nyaman," katanya. []
