Malaysia Pilih Penguasa Johor Sebagai Raja Malaysia yang Baru

Keluarga kerajaan Malaysia telah memilih penguasa negara bagian Johor yang kaya raya sebagai raja baru negara itu
Ratu Malaysia Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah (kanan), memeluk saudara laki-lakinya Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor usai pemilihan raja Malaysia berikutnya di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Jumat, 27 Oktober 2023. (Foto: voaindonesia.com/Mohd Rasfan/Pool Photo via AP)

TAGAR.id, Kuala Lumpur, Malaysia – Keluarga kerajaan Malaysia telah memilih penguasa negara bagian Johor yang kaya raya sebagai raja baru negara itu di bawah sistem monarki bergilir yang unik, kata istana pada hari Jumat (27/10-2023).

“Sultan Ibrahim Iskandar, 64 tahun, akan naik takhta pada 31 Januari 2024 untuk masa jabatan lima tahun,” kata Istana dalam sebuah pernyataan. Pemilihannya sudah diperkirakan secara luas, karena penguasa negara bagian Johor yang berbatasan dengan Singapura berada di urutan berikutnya berdasarkan urutan rotasi yang ditetapkan di antara sembilan penguasa negara bagian tersebut.

Ia menggantikan Raja petahana Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dari Pahang tengah, yang memimpin periode penuh gejolak yang mencakup lockdown akibat COVID-19 dan ketidakstabilan politik yang telah menyebabkan pergantian empat perdana menteri sejak pemilihan umum tahun 2018.

Sembilan penguasa negara bagian bergiliran menjabat sebagai raja Malaysia selama lima tahun di bawah satu-satunya sistem seperti itu di dunia, yang telah dipertahankan sejak kemerdekaan negara tersebut dari Inggris pada tahun 1957.

Dikenal sebagai Yang Di-Pertuan Agong, raja Malaysia memainkan peran seremonial, karena kekuasaan administratif berada di tangan perdana menteri dan parlemen. Namun raja sangat dihormati sebagai penjaga agama Islam dan tradisi Melayu, khususnya di kalangan mayoritas etnis Melayu Muslim.

Meskipun jabatan tersebut bersifat seremonial, raja menjadi lebih aktif dalam politik dalam beberapa tahun terakhir. Raja Sultan Abdullah saat ini harus melakukan intervensi dalam beberapa tahun terakhir untuk memutuskan siapa yang menjadi perdana menteri. Hal ini termasuk menunjuk Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri setelah pemilihan umum tahun 2018 yang menyebabkan parlemen tidak dapat menjalankan fungsinya.

para sultan malaysiaDari kiri: Sultan Nazrin Muizzuddin Syah, Sultan Muhriz Munawir, Sultan Mizan Zainal Abidin, Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Ibrahim Iskandar dan Sultan Sallehuddin Badlisha, 27 Oktober 2023. (Foto: voaindonesia.com/Mohd Rasfan/Pool Photo via AP)

Sultan Ibrahim, penguasa yang sering melakukan perjalanan keliling tahunan dengan mobil dan motor untuk bertemu orang-orang di negara bagiannya, telah menyatakan kesiapannya menjadi raja.

“Ini bukan promosi. Ini adalah tanggung jawab yang siap saya ambil,” katanya kepada kantor berita nasional Bernama bulan lalu. “(Rakyat) akan selalu didahulukan,” jelasnya.

Sultan Ibrahim memiliki banyak koleksi mobil dan motor mewah. Dia juga memiliki tentara pribadi dan terlibat dalam banyak bisnis. Hal ini termasuk kepemilikan proyek pembangunan Forest City yang bernilai miliaran dolar di Johor, yang merupakan bentuk kerja sama dengan pengembang China, Country Gardens.

Penguasa Johor ini juga memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan mengatakan pemerintahan Anwar yang baru berusia satu tahun harus diberi lebih banyak waktu untuk memperkuat perekonomian.

Raja adalah kepala nominal pemerintahan dan angkatan bersenjata. Semua undang-undang, pengangkatan Kabinet dan pembubaran Parlemen untuk pemilihan umum memerlukan persetujuannya. Raja juga mengeluarkan pengampunan bagi penjahat. Konstitusi Malaysia mengalokasikan sekitar 5 juta ringgit (1,21 juta dolar AS) per tahun untuk pengeluaran raja dan rumah tangganya, termasuk pemeliharaan istana, meskipun jumlah tersebut dapat ditingkatkan dengan persetujuan kabinet. (ab/uh)/ Associated Press/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Raja Malaysia Panggil Sidang Raja Melayu untuk Pilih Perdana Menteri Baru
Membahas siapa yang harus menjadi perdana menteri, guna memecah kebuntuan setelah pemilu parlemen tidak menghasilkan mayoritas yang stabil