Jakarta – “ASEAN harus memikirkan kembali prinsip yang dianutnya selama puluhan tahun untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya,” kata Menteri Luar Neger (Menlu) Malaysia, Saifuddin Abdullah, hari Kamis, 21 Oktober 2021.
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) minggu lalu membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tidak mengundang pemimpin negara anggota, dalam hal ini junta militer Myanmar ke pertemuan puncak yang akan datang. Alasannya, junta militer tidak menunjukkan kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN pada bulan April di Jakarta. Sebagai gantinya, ASEAN akan mengundang seorang "tokoh non-politik" untuk mewakili Myanmar.
Keputusan itu merupakan langkah berani yang langka bagi ASEAN, yang secara tradisional lebih menyukai konsensus dan tidak melontarkan kritik terhadap politik dalam negeri negara-negara anggotanya.
Tetapi, Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah, hari Kamis, 21 Oktober 2021, mengatakan, ASEAN harus melakukan "telaah nurani" pada kebijakan non-interferensi yang diterapkannya selama puluhan tahun, mengingat kondisi yang memburuk di Myanmar saat ini. Lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas dalam tindakan keras terhadap oposisi dan aksi protes sejak kudeta 1 Februari 2021 lalu.
Pengunjuk rasa antikudeta unjuk rasa dengan membawa gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi, melewati pasar Kotapraja Kamayut Yangon, Myanmar, 8 April 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
1. Kritik Langka Terhadap Prinsip Non-interferensi
"Saya mengingatkan bahwa ASEAN terdiri dari 10 negara anggota. Meskipun masalah di Myanmar adalah lokal dan nasional, itu berdampak pada kawasan, dan kita juga harus mengakui kekhawatiran sembilan negara anggota lainnya ," kata Saifuddin Abdullah dalam dialog virtual tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar.
"Dan saya juga menyatakan fakta bahwa kita tidak dapat menggunakan prinsip non-interferensi sebagai tameng untuk menghindari masalah yang ditangani," lanjutnya. Ini adalah sebuah kritik yang jarang dilakukan oleh seorang menteri luar negeri ASEAN terhadap salah satu prinsip persemakmuran itu.
Saifuddin Abdullah mengatakan, prinsip non-interferensi telah berkontribusi pada ketidakmampuan ASEAN untuk membuat keputusan yang efektif dengan cepat. Ia lantas mengusulkan langkah menuju kebijakan baru menuju keterlibatan konstruktif, yang disebutnya prinsip "non-indiferen".
2. Junta Militer: Bentuk "Intervensi Asing"
Seorang juru bicara junta militer Myanmar menuduh keputusan ASEAN adalah bentuk "intervensi asing", seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
ASEAN hari Jumat, 15 Oktober 2021, lalu mengumumkan keputusan untuk tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing, setelah junta militer menolak mengizinkan utusan khusus ASEAN, Menlu Brunei bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan atas tuduhan manipulasi pemilu.
Para pengunjuk rasa mengangkat spanduk yang menuntut pembebasan pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi selama demonstrasi menentang kudeta militer 1 Februari di Yangon pada 10 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com - AFP/Ye Aung Thu)
Myanmar, yang sebagian besar diperintah oleh militer sejak kudeta tahun 1962, telah menjadi duri dalam daging untuk ASEAN sejak negara itu bergabung tahun 1997.
Pemilihan umum tahun 2015 dimenangkan secara besar-besaran oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dan memulai era pemerintahan sipil, namun hanya berlangsung singkat setelah militer kembali melancarakan kudeta [hp/gtp (rtr, afp, dpa)]/dw.com/id. []
Diplomat Brunei Ditunjuk Sebagai Utusan ASEAN Untuk Myanmar
Reaksi Beragam Bagi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar
Junta Militer Myanmar Larang Utusan Khusus ASEAN Bertemu Suu Kyi
Malaysia Ancam Larang Myanmar Hadir dalam KTT ASEAN
