Semarang - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD meminta tidak ada lagi ungkapan bernada rasis. Karena, akibat kerusuhan di sejumlah tempat akibat ungkapan itu kepada mahasiswa Papua sangat merugikan bangsa Indonesia.
"Segera kita akhiri rasa panas di hati, bersatu kembali menjadi satu saudara sebangsa," kata Mahfud MD usai hadir di seminar yang digelar alumni Universitas Gajah Mada, di Museum Ronggowarsito Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 22 Agustus 2019.
Kerusuhan yang dipicu ucapan bernada rasisme dan itimidasi yang diterima mahasiswa Papua di sejumlah wilayah Tanah Air, ternyata berdampak pada kehidupan berbangsa dan bertanah air masyarakat Indonesia yang dapat berdampak pada perpecahan.
Kebhinekaan tunggal ika bisa terpecah-belah hanya karena masalah golongan dan suku. Maka, dia menyarankan pentingnya rekonsilasi para tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang sensitif ini.
“Mengakhiri kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu serius. Ya, itu kan hanya kesalahpahaman di antara anak muda yang hanya sedikit jumlahnya, dan tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat prinsip,” ujarnya.
Dia juga meminta kepada Pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi dan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam persoalan itu, duduk bersama mengakhiri silang sengketa. “Mari kita ambil hikmahnya untuk kebaikan bersama kedepan,” ucapnya.
Selain saling menahan diri untuk tidak membuat suasana lebih panas, Mahfud berharap tidak ada lagi yang saling menyalahkan dan merasa benar. Karena, benar dan salah hanya menjadi ganjalan persatuan.
"Semuanya bersatu, jangan menargetkan siapa yang salah siapa yang benar. Bersatu dulu, yang benar salah itu nanti," tuturnya.
Bagi orang yang memahami masalah hukum, Mahfud menyatakan ada tiga hal yang bisa dijadikan rujukan penyelesaian masalah.
Pertama adalah soal kepastian, yakni jika ada pelanggaran harus ada kepastian tindakan. Kemudian, mengandung azas keadilan serta punya nilai manfaat.
"Dimensi ketiga kemanfaatan. Di saat bisa pasti tapi kalau tidak bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya dicarikan jalan keluar, tanpa hukum tapi jalan politik, jalan sosial, budaya dan kearifan masyarakat kita," ucapnya.[]
