Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat.
Selain menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi, LaNyalla juga berharap pelonggaran itu dimanfaatkan dengan baik di sektor pendidikan.
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat bergerak begitu saja tetapi memerlukan kebijakan yang strategis dan mampu mendorong pelaku usaha di semua lini.
"Saya berharap pelonggaran aktivitas bukan hanya untuk menggenjot perekonomian. Tetapi juga dimanfaatkan sektor pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sedikit mundur karena pandemi," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Maret 2022.
- Baca Juga: Ketua DPD RI: 22 Maret Pasar Turi Harus Sudah Beroperasi, Tak Boleh Mundur Lagi
- Baca Juga: Tetapkan 1 Maret Hari Kedaulatan, Ketua DPD RI Apresiasi Inisiasi Sri Sultan Hamengkubuwono X
Di sektor ekonomi, lanjutnya, percepatan pemulihan dapat dimulai dari pergerakan ekonomi lokal. Sebab dengan bergeraknya ekonomi lokal bergerak maka akan menggerakkan sektor lainnya.
"Pertumbuhan ekonomi lokal perlu didorong dengan kebijakan-kebijakan lokal dari setiap daerah kota atau kabupaten, sehingga rodanya bergerak serentak. Kita harus optimistis pemulihan ekonomi bisa terus didorong melalui berbagai langkah bersama," ujar LaNyalla.
Oleh karena itu LaNyalla meminta Pemprov Jatim untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dalam mengakselerasi upaya-upaya membangkitkan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi tidak dapat bergerak begitu saja tetapi memerlukan kebijakan yang strategis dan mampu mendorong pelaku usaha di semua lini," ucapnya.
- Baca Juga: Dewan Energi Nasional Minta Dukungan Ketua DPD RI Soal PLTN
- Baca Juga: Ketua DPD RI Siap Salurkan Aspirasi Tokoh Masyarakat Muara Payang
Sedangkan untuk sektor pendidikan, memang harus segera dimulai dengan pembelajaran tatap muka. Banyak kalangan menganggap, pendidikan dengan sistem belajar online menyebabkan banyak kemunduran terhadap kualitas anak.
"Pandemi membuat pembelajaran tidak maksimal. Makanya setelah ada pelonggaran aktivitas, setelah ekonomi pemerintah daerah perlu mendorong percepatan perbaikan pada sektor pendidikan agar kita tidak mengalami lost generation," ujarnya.
