Medan, (Tagar 5/4/2018) - Dalam tahap penyiapan proyek terintegrasi antara Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai bagian tahap pertama pengembangan transportasi Kota Medan dan Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro).
Pemerintah Kota Medan gelar kegiatan konsultasi publik proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Jalan Kapten Maula Lubis Medan, Rabu(5/4).
Selain menghadirkan perwakilan Pemerintah Kota Medan seperti Wakil Walikota Akhyar Nasution, Kepala Dinas Perhubungan Renward Parapat dan Kepala Bappeda Wiriya Alrahman, kegiatan tersebut juga mengundang sejumlah narasumber dari berbagai instansi seperti perwakilan Kementrian Keuangan, Kementrian Perhubungan dan Bappenas.
Penyelenggaraan Konsultasi Publik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan proyek KPBU Transportasi Kota Medan.
"Konsultasi publik ini dimaksudkan dengan fokus untuk mengetahui akseptabilitas publik. Kemampuan dalam membayar tarif yang sesuai dengan kualitas pelayanan transportasi dan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemerintah pusat," ujar Kadis Perhubungan Medan, Renward Parapat.
Kegiatan yang dihadiri 190 orang peserta menghasilkan kesimpulan penting diantaranya, peserta setuju dilaksanakannya proyek KPBU dalam rangka menyediakan angkutan massal berupa BRT dan LRT. Kemudian peserta setuju tarif yang ditetapkan sesuai layanan sebesar Rp 10 ribu.
Untuk menindaklanjuti kelangsungan proyek KPBU, dalam konsultasi tersebut masyarakat berharap dukungan dari pemerintah berupa dukungan finansial, dukungan konstruksi dan dukungan lainnya.
"Kami berharap moda ini dapat meningkatkan aksebsibilitas dan mobilitas masyarakat Medan, sekaligus dapat mengurangi potensi gridlock (kemacetan total) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024," tandas Renward. (wes)
