Jakarta - Australia menangguhkan kerja sama pertahanan dengan Myanmar sekaligus mengalihkan bantuan kemanusiaan, lantaran kudeta militer masih berlangsung dan penahanan seorang warga negara Australia.
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan pada hari Senin, 8 Maret 2021, bahwa diplomat dan kerabat hanya dapat menghubungi penasihat kebijakan ekonomi Sean Turnell dua kali melalui telepon, sejak dia ditahan pada awal Februari lalu. Payne menggambarkan akses itu sebagai "dukungan konsuler yang sangat terbatas."
"Kami yakin Profesor Turnell telah ditahan bersama dengan anggota senior pemerintah Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint," kata Payne kepada wartawan.
"Kami tidak menerima kondisi dan alasan penahanannya. Kami berusaha kembali menerapkan demokrasi. Kami benar-benar mengupayakan dihentikannya tindak kekerasan bersenjata terhadap warga sipil yang melakukan protes secara damai. Semua yang kami lakukan, kami menuntut pembebasan Profesor Turnell," tambah Payne.
Turnell ditahan setelah dia tiba di Yangon beberapa minggu lalu. Kedatangannya ke Myanmar adalah untuk menjadi penasihat pemerintah Suu Kyi.
Bentrokan baru terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di Yangon, Myanmar, pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 (Foto: bbc.com/indonesia – EPA)
Sebelumnya pada hari Minggu, 7 Maret 2021, Australia secara resmi menangguhkan program pelatihan pertahanan dengan Myanmar senilai 1,5 juta dolar Australia (Rp 16,5 miliar) selama lima tahun. Bantuan kemanusiaan Australia juga dialihkan dari entitas terkait pemerintah Myanmar. Sebaliknya, bantuan itu akan diberikan langsung ke sejumlah pihak yang paling rentan dan miskin di Myanmar termasuk Rohingya dan etnis minoritas lainnya.
"Kami akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan kepada yang paling membutuhkan dan berusaha memastikan pertolongan ini disalurkan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," kata Payne. "Salah satu hal yang tidak ingin saya dan Australia lakukan adalah menghukum rakyat Myanmar."
Australia sebelumnya telah menjatuhkan sanksi termasuk embargo senjata dan sanksi yang menargetkan lima anggota angkatan bersenjata Myanmar. Payne menyebut sanksi ini akan terus ditinjau.
1. Serikat Pekerja Serukan Aksi Mogok
Serikat pekerja Myanmar mendesak anggotanya untuk melakukan aksi mogok mulai hari Senin (08/03), sebagai bentuk menentang kudeta dan meningkatkan tekanan pada pemerintah militer.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, mengatakan militer "dengan sengaja meneror penduduk" di Yangon. Atas tindakan tersebut, aliansi sembilan serikat pekerja merencanakan penutupan aktivitas ekonomi.
"Untuk melanjutkan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti biasa ... hanya akan menguntungkan militer karena mereka menekan energi rakyat Myanmar," bunyi pernyataan bersama serikat pekerja. "Sekaranglah waktu untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan demokrasi kita."
Pendukung Aung San Suu Kyi membawa gambar Pemimpin Myanmar tersebut dengan mengacungkan tiga jari, saat menggelar aksi protes di depan Kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand, 8 Februari 2021 (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP).Seorang juru bicara militer enggan memberikan komentar terkait hal ini, dilansir kantor berita Reuters. Tentara mengklaim bahwa mereka menangani protes secara sah.
2. Pejabat NLD Tewas di Tahanan
Seorang pejabat dari partai yang digulingkan militer, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Khin Maung Latt tewas pada Minggu, 7 Maret 2021, malam di ruang tahanan kepolisian.
Ba Myo Thein, seorang anggota majelis tinggi parlemen yang dibubarkan pascakudeta, mengatakan terdapat luka di kepala dan tubuh Latt sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa dia telah dianiaya.
"Sepertinya dia ditangkap pada malam hari dan disiksa dengan kejam," katanya kepada Kantor Berita Reuters. "Ini sama sekali tidak bisa diterima." Polisi di Pabedan, distrik Yangon tempat Khin Maung Latt ditangkap, menolak berkomentar [ha/rap (AP, Reuters)]/dw.com/id. []
