TAGAR.id, Prancis - Farideh Moradkhani, keponakan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan kepada masyarakat dunia agar menekan pemerintah mereka masing-masing untuk memutuskan hubungan dengan Teheran terkait penindasan dengan kekerasan terhadap protes antipemerintah.
Dalam sebuah video yang diposting secara online oleh kakaknya yang tinggal di Prancis, Moradkhani, mendesak “orang-orang yang berhati nurani di dunia'' untuk mendukung para pengunjuk rasa di Iran. Video tersebut disebarkan secara online pekan ini setelah laporan penangkapan Moradkhani pada 23 November 2022. Ini menurut HRANA, sebuah kelompok pemantau HAM yang berbasis di AS.
Moradkhani adalah seorang aktivis. Mendiang ayahnya adalah seorang tokoh oposisi yang menikah dengan saudara perempuan Khamenei.
Ini bukan kali pertama Moradkhani ditangkap. Ia pernah dipenjarakan pada kesempatan sebelumnya karena aktivismenya.
“Saya meminta orang-orang yang berhati nurani di dunia untuk mendukung kami dan meminta pemerintah mereka agar tidak bereaksi dengan kata-kata dan slogan kosong tetapi dengan tindakan nyata dan menghentikan segala urusan dengan rezim ini,'' katanya dalam pernyataan videonya.
FILE - Sebuah sepeda motor polisi terbakar dalam aksi protes atas kematian Mahsa Amini, seorang perempuan yang meninggal setelah ditangkap oleh "polisi moral" di Teheran, Iran, 19 September 2022. (Foto: voaindonesia.com/Reuters/West Asia News Agency)Protes, yang saat ini memasuki bulan ketiga, telah menghadapi penumpasan brutal pihak berwenang. Pasukan keamanan Iran menggunakan peluru tajam, peluru karet dan gas air mata untuk menekan demonstrasi. Sedikitnya 451 orang tewas, termasuk 63 anak di bawah umur, menurut HRANA. Sekitar 18.000 lainnya telah ditahan, lapor kelompok pemantau HAM itu.
Aksi protes di Iran sebelumnya dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan polisi di Teheran karena melanggar aturan berpakaian yang ketat di Republik Islam itu. Aksi ini dengan cepat berubah menjadi tantangan paling serius bagi Iran sejak Revolusi Islam 1979.
Iran juga mengatakan tidak akan bekerja sama dengan misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki tindakan keras yang mematikan terhadap aksi protes, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani, Senin, 28 November 2022. Dewan Hak Asasi Manusia PBB memutuskan untuk membentuk misi tersebut minggu lalu.
“Republik Islam Iran tidak akan terlibat dalam kerja sama apapun, dengan komisi politik yang disebut `komisi pencari fakta','' kata Kanaani. (ab/uh)/voaindonesia.com. []
