Kupang, (Tagar 22/8/2018) – Kelompok Cipayung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak aparat menolak izin deklarasi #2019GantiPresiden yang sangat berpotensi konflik karena gerakan yang dilakukan sarat akan pesan provokatif yang menciptakan konflik horisontal.
Penolakan tersebut mengemuka dalam pertemuan seluruh pengurus Kelompok Cipayung yang berada di Kupang, Selasa (21/8). Kelompok Cipayung ini terdiri atas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Kelompok Cipayung Cabang Kupang yang terdiri atas GMKI, HMI, PMII, PMKRI, dan GMNI melakukan pertemuan pada Selasa (21/8/2018). Kelompok Cipayung mendesak aparat menolak izin deklarasi #2019GantiPresiden yang sarat akan pesan provokatif dan menciptakan konflik horisontal. (Foto: Dok GMKI)
“Menyikapi konstelasi politik nasional, mereka berkumpul mendiskuskusikan penyelenggaran Pemilu 2019 yang aman dan damai,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasisiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philips Sinurat dalam keterangan tertulisnya kepada Tagar News, Rabu (22/8).
Disebutkan, dalam pertemuan seluruh pengurus Kelompok Cipayung Cabang Kupang sepakat mengeluarkan pernyataan sikap demi terciptanya Pemilu 2019 yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Pernyataan sikap ditandatangani oleh Ketua GMKI Kupang Christo MT Kolimo, Ketua HMI Kupang Zainudin Umar, Ketua PMII Kupang Hasnu Ibrahim, Ketua PMKRI Kupang Angelbertus Boli Tobing dan Ketua GMNI Kupang, Yoseph A Sukario.
Pernyataan Sikap
Adapun isi pernyataan sikap Kelompok Cipayung Cabang Kupang memuat delapan point, yakni:
1.Mendesak semua pihak untuk melakukan politik yang damai, tidak membawa isu SARA, intimidasi dan politik uang yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.
2.Menyerukan kepada semua elemen masyarakat agar tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan tetap menjaga kerukunan walau berbeda dalam pilihan politik.
3.Mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka seluruh dokumen-dokumen pemilu dan menggelar pleno terbuka terhadap setiap tahapan pemilu.
4.Mendesak pemerintah mendesain dan menyediakan peradilan ad hoc pemilu.
5.Menyerukan kepada elit politik agar tidak memperkeruh suasana menjelang Pemilu 2019.
6.Menghimbau seluruh partai politik agar dalam berdemokrasi tidak mencederai nilai-nilai Pancasila.
7.Mengecam aksi pemukulan dan intimidasi yang dilakukan oleh masa kampanye #2019GantiPresiden terhadap aktivis PMII di Makassar.
8.Mendesak aparat menolak izin deklarasi #2019GantiPresiden yang sangat berpotensi konflik karena gerakan yang dilakukan sarat akan pesan provokatif yang menciptakan konflik horizontal.
Hentikan Aksi Ganti Presiden
Sebelumnya, aksi penolakan serupa juga berlangsung di Bandung (Jawa Barat) dan Pekanbaru (Riau).
Di Bandung, merespons aksi pemukulan yang terjadi di Makassar terhadap salah satu kader organisasi Cipayung oleh orang tidak dikenal, gerakan kebangsaan mengelar konferensi pers di Sekretariat GMKI Cabang Bandung, Jalan Dago 109, Bandung, Selasa (21/8).
Sekretaris DPD GMNI Jawa Barat (Jabar) Dewex Sapta Anugrah mengatakan, "Ini merupakan gerakan bersama antarorganisasi Cipayung Jawa Barat untuk menjaga soliditas di tengah kepungan gerakan yang terindikasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.”
“Terlebih Jawa Barat merupakan salah satu basis terbesar dari penyebaran gerakan tersebut, oleh karena itu kita berinisiatif melakukan konferensi pers ini sebagai langkah yang kita ambil bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Dewex Sapta Anugrah.
Dia menyebutkan, gerakan kebangsaan yang diinisiasi oleh beberapa organisasi kemahasiswaan Jawa Barat tersebut merupakan upaya bersama yang dilakukan Cipayung Jawa Barat. Organisasi ini terdiri atas DPD GMNI Jawa Barat, Korwil II GMKI, dan PD KMHDI Jawa Barat.
Korwil II Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Theo Cosner menjelaskan, "Ini merupakan bentuk kerja sama strategis pemuda dan mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan, dan langkah ini kita ambil sebagai keresahan bersama di tengah dinamika politik saat ini.”
Theo berharap apa yang terjadi di Makassar tidak terjadi di wilayah Jawa Barat yang merupakan representatif politik nasional.
“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan seluruh pemuda dan mahasiswa Jawa Barat untuk saling bahu membahu menjaga persaudaraan. Dan saya berpendapat bahwa munculnya gerakan aksi #2019gantipresiden membuka potensi konflik antaranak bangsa makin terbuka, sehingga aksi gerakan #2019gantipresiden harus segera dihentikan,” cetus Theo.
Tidak hanya GMKI. I Gede Ngurah Eka Humas PD KMHDI Jawa Barat menyampaikan, keresahan yang terjadi saat ini merupakan efek domino dari Pilkada DKI 2017.
“Tentu ini merupakan kesalahan besar para elit politik yang haus mengejar kekuasaan tanpa memikirkan efek jangka panjang di masyarakat. Konflik ini terus merebak hingga menimbulkan gesekan-gesekan panas antarmasyarakat di seluruh daerah Indonesia dan ini harus segera dihentikan,” kata I Gede Ngurah Eka menyampaikan pandangan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
“Kami ingin bangsa ini tumbuh dalam suasana politik yang penuh ide dan gagasan demi kemajuan bangsa, bukan dengan sentimen yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik,” ujar I Gede Ngurah Eka.
Adapun isu yang menjadi pembahasan dalam konferensi pers tersebut mengangkat tema Pemilu Damai 2019 dan Solidaritas Aksi Pemukulan Kader PMII di Makassar.
Poin-poin konferensi pers yang dikemukakan meliputi enam resolusi, yakni:
1. Mengecam aksi pemukulan dan intimidasi terhadap kader PMII di Makassar yang dilakukan kelompok #2019gantipresiden.
2. Hentikan politik SARA, pecah belah, dan ujaran kebencian.
3. Junjung perbedaan sebagai identitas kebudayaan bangsa.
4. Stop provokasi rakyat dalam pemilu.
5. Meminta elit politik untuk memberikan kesejukan politik, dan tidak memperkeruh situasi nasional.
6. Perkuat persatuan nasional.
Ancam Segel Bandar Udara
Sementara di Pekanbaru, terkait rencana penyelenggaraan deklarasi #2019GantiPresiden yang akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru akhir pekan mendatang, Pemuda Pancasila Provinsi Riau mengancam akan menyegel bandar udara.
"Kami minta polisi tidak berikan izin. Apabila diberikan izin, bandara akan kami segel, akan kami tutup," kata Wadankoti Mahatidana Pemuda Pancasila Riau, Renaldi usai menyampaikan aspirasinya di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (21/8).
Deklarasi 2019 ganti presiden rencananya akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Agustus mendatang. Neno Warisman dan Ahmad Dhani rencananya akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Renaldi seperti dirilis Antaranews mengatakan, jika Polda Riau tetap memberikan izin kegiatan tersebut, maka pihaknya akan menyegel Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
"Kami akan bermalam di bandara agar mereka (Neno Warisman dan Ahmad Dhani) tidak akan keluar," ujar Renaldi.
Lebih jauh, Renaldi menjelaskan, penyelenggaraan deklarasi 2019 ganti presiden hanya akan memecah belah masyarakat Provinsi Riau, yang sejauh ini ia nilai sudah sangat kondusif.
Dia mengaku tidak mempermasalahkan siapa pun nanti presiden terpilih. Namun, menurut dia, kegiatan deklarasi ganti presiden yang akan digelar tersebut tidak pada waktu yang tepat.
Pada kesempatan yang sama, penolakan juga muncul dari Ikatan Keluarga Nias Riau yang diwakili oleh Sefianus Zai.
Zai yang pada saat bersamaan juga mendatangi Polda Riau bersama Pemuda Pancasila menilai, kegiatan tersebut sarat muatan politis dan melanggar aturan berlaku.
"Ini kan belum masa kampanye dan sarat muatan politis. Kami khawatir terjadi gesekan di masyarakat," ujarnya.
Selain dua ormas di atas, pada waktu yang sama penolakan juga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku mahasiswa. Penolakan itu dilakukan dengan aksi demonstrasi di pintu masuk Mapolda Riau. []