TAGAR.id, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai kasus gagal ginjal akut pada anak belum terdata dengab baik. Maka dari itu, pemerintah memperkuat Surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus tersebut.
Tenaga Ahli Utama KSP dr. Brian Sri Prahastutimelalui Surveilans akan didapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus GGAPA. Sehingga, kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.
"Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, maka kegiatan surveilans diperkuat," kata dr. Brian, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022.
Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi nya pada masyarakat. Sehingga dapat dilakukan penanggulangan dan tindakan efektif.
Brian menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanganan kasus GGAPA pada anak. Salah satunya dengan melakukan pembelian antidotum (penawar racun) Fomipizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.
Ia menambahkan, dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Brian memastikan, penanganan kasus GGAPA dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah mengupayakan semua pilihan kebijakan tetap berpijak pada perlindungan masyarakat.
"Mulai dari tindakan preventif seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga, hingga tindakan kuratif seperti hemodialisa (cuci darah) dan pemberian antidotum," jelasnya.
Baca Juga:
- Catat! Jokowi Tegaskan Kasus Gagal Ginjal Akut Bukan Masalah Kecil
- Dua Perusahaan Farmasi Akan Digugat Terkait Obat Penyebab Gangguan Ginjal Akut pada Anak
