Jakarta, (Tagar 11/7/2018) – Tenggelamnya kapal di perairan Indonesia, baik sungai, danau, dan laut akan menjadi pembahasan serius dalam Konsultasi Nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bitung, Sulawesi Utara.
Konsultasi Nasional yang digelar pada 12 – 16 Juli 2018 tersebut merupakan wadah pertemuan Badan Pengurus Cabang GMKI se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas perkembangan organisasi dan isu-isu strategis yang akan direkomendasikan dalam Kongres GMKI di Jakarta pada September 2018 mendatang.
“Konsultasi Nasional tahun ini fokus membahas beberapa isu, antara lain terkait Rencana Strategis Organisasi Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045 yang saat ini sedang disusun oleh GMKI,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat, di Jakarta, Rabu (11/7).
Rencana strategis tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, perikanan, dan pelayaran yang berkeadilan. Berikutnya peran gereja dalam menyikapi kasus korupsi, narkoba dan kekerasan terhadap perempuan.
“Selain itu, persoalan radikalisme di dalam kampus serta Pilkada 2018 yang masih menggunakan politik uang dan politik SARA yang menjadi momok memecah-belah bangsa Indonesia,” papar Sahat.
Dalam Konsultasi Nasional, sebut Sahat, akan dibahas mengenai bagaimana organisasi mahasiswa dapat menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang merupakan tantangan dalam mewujudkan pergerakan nasional dan oikumene di tengah-tengah bangsa Indonesia.
Maraknya kasus korupsi yang dilakukan hampir seluruh stakeholder pemerintahan baik pusat dan daerah juga akan menjadi pembahasan hangat di dalam Konsultasi Nasional. “GMKI akan merumuskan dan merekomendasikan bagaimana peranan gereja untuk dapat menghilangkan perilaku koruptif di dalam kehidupan jemaat,” ujarnya.
Kapal Tenggelam
Sekretaris Umum GMKI Alan Christian Singkali menambahkan, persoalan perikanan dan pelayaran juga menjadi persoalan serius yang akan dibahas GMKI.
“Karena Indonesia adalah negara bahari dan pemerintah saat ini memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujarnya.
Alan memastikan, persoalan tenggelamnya kapal di perairan Indonesia, baik sungai, danau, dan laut juga menjadi pembahasan serius.
“GMKI menilai tenggelamnya kapal di beberapa daerah bukan hanya sebatas kelalaian, namun merupakan kesalahan sistem pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Oleh karena itu, sebut Alan, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memberikan masukan dalam mengubah regulasi mengenai sistem pelayaran di perairan Indonesia.
“Hasil dari Konsultasi Nasional GMKI di Bitung diharapkan akan menjadi acuan bagi arah gerak GMKI ke depannya,” imbuhnya. (yps)
