Jakarta, (Tagar 31/5/2018) - Peserta aksi Kamisan yakni para keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang biasa menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan akhirnya diterima Presiden Joko Widodo di dalam Istana Merdeka Jakarta.
Sebanyak 20 peserta aksi Kamisan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, sekitar pukul 15.00 Wib.
"Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini saya senang bisa bertemu dengan bapak ibu sekalian, yang saya lihat setiap minggu melakukan acara Kamisan di depan Istana," kata Presiden Jokowi saat menerima mereka.
Presiden didampingi oleh sejumlah jajarannya yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Staf Khusus Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin.
Sebelum diterima Presiden, Maria Katarina Sumarsih (64) seorang ibu yang anaknya tertembak di halaman kampusnya Atma Jaya Jakarta oleh aparat keamanan yang sedang mengamankan demontrasi mahasiswa, mengatakan ia bersama keluarga korban 1998 yang senasib dengannya sudah berulang kali masuk ke Istana Presiden.
"Saya berharap Pak Jokowi memenuhi komitmennya untuk mewujudkan visi, misi, dan program aksi yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga menugasi jaksa Agus untuk menindaklanjuti berkas yang diberikan Komnas HAM," katanya.
Sejak 18 Januari 2007 Sumarsih dan keluarga korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) memprakarsai sebuah aksi diam yang disebut aksi Kamisan.
Setiap Kamis sore, mereka berdiri diam sambil memegang payung berwarna hitam di seberang Istana Merdeka serta berharap Presiden melihat apa yang menjadi tuntutan mereka yakni penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.
"Kami sudah 540 kali aksi Kamisan, masa kami cuma mau ngobrol sama Presiden. Yang dituntut, Pak Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menugasi Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM," kata Sumarsih.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan) menerima peserta aksi Kamisan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/5/2018). Presiden menemui keluarga korban pelanggaran HAM membahas kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Sebelumnya pada Rabu (30/5) diberitakan Presiden Joko Widodo berniat untuk menemui para korban pelanggaran HAM dan keluarganya yang kerap menjadi peserta Aksi Kamisan besok yaitu pada Kamis (31/5).
"Pertemuan tadi juga membahas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti Tragedi Trisakti, Semanggi, Papua, dan yang kedua juga membahas tentang pertemuan dengan Presiden yang besok diagendakan. Tadi Pak Presiden langsung meminta ajudan dan Teten mengagendakan," kata Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid, di lingkungan Istana Kepresidengan Jakarta, Rabu (30/5).
Presiden Jokowi hari ini memanggil sejumlah pakar hukum untuk membahas kasus pelanggaran HAM berat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Jaksa Agung HM Prasetyo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
"Presiden merasa selama ini sudah berusaha menerima, tapi keluarga korban, menurut Presiden, tidak pernah mau datang. Saya katakan, kalau benar Presiden mau bertemu dan serius mau bertemu dengan korban Aksi Kamisan, kita agendakan saja. Langsung Presiden menyampaikan, 'kalau begitu besok bagaimana?' Besok kebetulan Kamisan. Oh ya sudah kalau begitu besok kita jadwalkan, saya akan komunikasi dengan keluarga korban," ujar Usman lagi.
Aksi Kamisan adalah aksi damai sejak 18 Januari 2007 yang dilakukan oleh para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia seperti korban peristiwa 1965, Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998, korban Tragedi Wasior-Wamena, dan lainnya.
Aksi tersebut dilakukan di dekat Taman Aspirasi yang menghadap ke Istana Merdeka dengan membawa atribut payung hitam setiap Kamis pukul 16.00-17.00 Wib tanpa melakukan orasi dan lebih banyak diam.
Ia pun berharap agar peserta Aksi Kamisan benar-benar dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo besok.
"Saya juga minta dukungan teman-teman (wartawan) untuk menyampaikan kabar ini agar teman-teman yang ada di Aksi Kamisan yang sudah lama sekali berharap bisa bertemu Presiden bisa terealisasi," kata Usman.
Menurut Usman, selama ini upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat kadang dituduh membela komunis.
"Tapi karena pemerintah hanya menyikapi kasus 65, yang tadi dibahas kita harapkan pemerintah juga menyelesaikan kasus yang lain, Tanjung Priok, Kasus Talangsari, Aceh, Trisakti, Semanggi, penculikan aktivis dan Kasus Papua. Presiden langsung minta Jaksa Agung dan Menkopolhukam untuk mengagendakan itu. Bukan hanya Tragedi 65, tapi juga Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, mudah-mudahan besok bisa jadi pertemuan yang positif," kata Usman pula. (ant/af)
