Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa kondisi hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.
Menurutnya fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa ditukar dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.
Jokowi menekankan bahwa semua kebijakan harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyebut kecepatan dan ketepatan tidak bisa diganti dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Jokowi dalam pidatonya disidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Baca juga: Pulihkan Pariwisata, Jokowi Anggarkan Rp 14,4 Triliun
RI-1 ini menegaskan, penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Ia menyebut demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
"Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Baca juga: Pesan Jokowi Kepada Para Tenaga Medis Covid-19
Ia menekankan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga.
"Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya," ujar Jokowi. []