Bandung (Tagar 16/1/2018) - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menilai sudah terlalu banyak rapat yang digelar terkait penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Meski ini kali pertama Jokowi mengikuti rapat, dirinya menghitung sudah ada sebanyak 14 kali rapat mengenai penanganan DAS Citarum namun belum ada tindakan nyata.
"Saya harapkan integrasi antara kementerian lembaga pusat dan daerah betul-betul nyata dan bisa kita kerjakan di lapangan karena ini menyangkut generasi kita ke depan," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) dengan sejumlah stakeholders pusat dan daerah di Bandung, Selasa (16/1).
Maka dari itu, ia meminta semua lembaga di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota melakukan integrasi agar bisa menyukseskan program normalisasi sungai Citarum.
"Kalau ini bisa kita integrasikan, perkiraan saya tujuh tahun ini bisa kita selesaikan dengan baik mulai dari hulu, tengah sampai hilir," ucap Jokowi.
Jokowi menegaskan, penataan dan penanganan DAS Citarum harus segera dilakukan semua pihak karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Selain itu, keberhasilan normalisasi sungai Citarum juga akan dijadikan percontohan bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Indonesia.
"Sekali lagi integrasi, karena kuncinya ada di situ agar benar-benar kita kerjakan dengan baik, terutama di lapangan maupun di dalam menyiapkan konsep yang ada," tegas Jokowi.
Dipaparkan Jokowi, saat ini pencemaran DAS Citarum sudah ada pada posisi lampu kuning, sehingga semua pihak harus segara bekerja cepat agar kondisi sungai tidak semakin parah. Menurutnya, tata ruang wilayah, konservasi dan rehabilitasi lingkungan harus betul-betul dikerjakan serta harus ada pengelolaan DAS.
"Saya tidak mau sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa dari pabrik-pabrik yang ada di kanan kiri sungai Citarum," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, semua pihak harus bekerjasama dalam melakukan pendekatan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi pencemar lingkungan, sehingga ada solusi bagi perusahaan tersebut seperti membuat Instalasi Pengelolaan Aliran Limbah (IPAL) agar tidak membuang limbahnya ke sungai secara langsung.
"Kalau memang sulit mengikuti maka penegakan yang tegas harus kita lakukan supaya ini tidak keterusan," pungkas Jokowi. (aldi)
