Ivermectin Obat Cacing atau Covid-19? Ini Kata BPOM RI

BPOM RI mengatakan setiap protokol pengobatan Covid-19 dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terkait dan Kemenkes.
BPOM RI - (Foto: Tagar/Instagram BPOM RI)

Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Penny K Lukito mengatakan, izin edar obat Ivermectin yang dikeluarkan oleh instansinya bukan untuk digunakan sebagai obat Covid-19, melainkan sebagai obat cacing.


Setiap protokol pengobatan Covid-19 dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terkait dan Kemenkes.


Menurutnya, di beberapa negara, termasuk Indonesia, Ivermectin memang memiliki indikasi dapat membantu penyembuhan pasien Covid-19. Namun pihaknya belum mau mengategorikan Ivermectin sebagai obat Covid-19. Selain itu, protokol pengobatan Ivermectin harus melalui Kemenkes.

"Setiap protokol pengobatan Covid-19 dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terkait dan Kemenkes. Selalu setiap obat. Apalagi Ivermectin ini obat keras," kata Penny, Rabu, 23 Juni 2021.

Pihaknya menegaskan, Ivermectin yang digunakan tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan efek samping, antara lain nyeri otot/sendi, ruam kulit, demam, pusing, sembelit, diare, mengantuk, dan Sindrom Stevens-Johnson. []

Baca Juga: BPOM Terbitkan Izin Darurat Pemakaian Vaksin Sinopharm

Berita terkait
Kemenperin dan BPOM Jalin Kerjasama Pacu Ekonomi Nasional
Kementerian Perindustrian menjalin kerjasama dengan BPOM. Industri pangan menjadi salah satu sektor dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Alasan BPOM Keluarkan Izin Darurat Vaksin Sinovac
BPOM ungkap alasan mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin virus Covid-19 meski uji klinis fase III belum usai.
Datangi BBPOM Semarang, Ombudsman Ingatkan Limbah Vaksin
Ombudsman Jateng mendatangi BBPOM Semarang guna memastikan jalannya pengawasan terkait vaksin Covid-19, termasuk pengelolaan limbah vaksin.
0
Ivermectin Obat Cacing atau Covid-19? Ini Kata BPOM RI
BPOM RI mengatakan setiap protokol pengobatan Covid-19 dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terkait dan Kemenkes.