Surabaya, (Tagar 5/5/2018) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan bahwa diperlukan perbaikan sistem dan karakter dalam memutus mata rantai generasi koruptor.
Agus Rahardjo mengatakan itu dalam Lustrum ke-1 Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya (Unusa) di Surabaya, Sabtu (5/5/2018).
Ia menjelaskan bahwa salah satu sistem yang perlu diperbaiki adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Juga, lanjutnya, sistem terkait integritas masih ada yang perlu diperbaiki.
Ia mencontohkan perbaikan pada sistem integritas bagi mahasiswa bisa dilakukan ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada saat KKN mahasiswa bisa membantu dengan memberikan pedoman untuk pengelolaan Dana Desa melalui sistem administrasi keuangan desa.
Agus juga mengatakan bahwa pembangunan karakter harus dilakukan sejak dini. Termasuk di antaranya adalah pendidikan anti korupsi yang harus ditanamkan kepada proses pendidikan dan pelajaran. Lebih mengakar lagi, katanya, budaya dalam keseharian harus diajarkan dalam pendidikan karakter sehingga kebiasaan korupsi bisa ditekan sejak usia muda.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan bahwa permasalahan korupsi yang mendasar adalah komitmen dan integritas. Ia melihat dari banyak kasus korupsi yang diungkap KPK di Jawa Timur, manurutnya adalah terkait integritas, yakni penyuapan dan pemerasan, bukan sistem pelayanan ke masyarakat seperti pungutan liar.
"Segala bentuk tindakan korupsi yang terjadi seperti penyuapan dan pemerasan di Jatim, banyak karena pejabat tersebut kurang memiliki komitmen terhadap integritas," tegas Soekarwo.
Sementara itu Rektor Unusa Achmad Jazidie mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi di universitas telah dibuktikan melalui bermacam cara, salah satunya dengan ikut membangun budaya anti korupsi ditengah.
Pendidikan anti korupsi, lanjutnya, bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup luas tentang bahaya korupsi, penanganannya, penindakannya dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi.
"Mahasiswa diharapkan aktif berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat," ujarnya.
Untuk membangun integritas, pada kesempatan ini dilakukan penandatangan komitmen anti korupsi atau pakta integritas yang dilakukan Ketua KPK, Gubernur Jatim, Kopertis Wilayah VII, PWNU Jatim, Ketua Yayasan RSI dan Rektor Unusa. (lut)
