Jakarta - Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid menyampaikan, pemerintah Inggris menghapus daftar 11 negara yang dilarang masuk karena virus corona varian Omicron sudah menyebar di Inggris. Kebijakan baru ini berlaku mulai Rabu, 15 Desember 2021 hari ini.
Diberitakan sebelumnya, varian Omicron pertama kali dideteksi di Afrika Selatan dan sejumlah negara sekitarnya. Bulan November lalu pemerintah Inggris menambah 11 negara Afrika ke daftar negara yang dilarang masuk atau red list. Itu berarti, hanya warga negara atau pemukim tetap Inggris yang dapat masuk dari 11 negara itu dan melakukan karantina di hotel.
"Sekarang terdapat penularan Omicron di masyarakat Inggris dan Omicron telah menyebar luas di seluruh dunia, saat ini red list kurang efektif dalam memperlambat sebuan Omicron dari luar negeri. Kami akan menghapus 11 negara dari red list mulai 04.00 pagi besok," kata Javid, sebagaimana dilansir dari Reuters.
Adapun 11 negara yang dihapus dari red list adalah ngola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Zambia, dan Zimbabwe.
Hingga saat ini Inggris telah mencatat lebih dari 4.700 kasus infeksi virus korona varian Omicron. Sebanyak 10 orang dirawat inap dan satu orang meninggal dunia.
Sebelumnya, pada Selasa, 13 Desember 2021 lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Britania menghadapi 'lonjakan besar' kasus infeksi Omicron.
Perusahaan travel mendesak pemerintah untuk melonggarkan pembatasan secepat mungkin. Pekan lalu Bandara Heathrow London menyampaikan banyak pelancong bisnis yang membatalkan tiketnya karena khawatir dengan peraturan tersebut.
Hingga saat inin, Inggris masih mewajibkan penumpang kedatangan untuk melakukan tes PCR minimal 48 jam sebelum keberangkatan. Menteri Transportasi Grant Shapps mengatakan, pihaknya akan meninjau ulang kebijakan itu pada pekan pertama bulan Januari.
Keputusan pemerintah menghapus daftar red list disambut baik oleh Chief Executive Officer asosiasi perusahaan travel Inggris, ABTA, Mark Tanzer . Bahkan, menurut Tanzer kebijakan wajib tes juga harus dicabut.
"Dengan kebijakan tes saat ini yang diperpanjang melewati masa liburan Natal dan tahun baru dan industri mendekati musim puncak pemesanan untuk musim panas 2022, saat ini bisnis travel tengah menghadapi situasi yang sangat serius," kata Tanzer dalam pernyataannya.
"Kepercayaan konsumen pada travel telah mundur dengan signifikan, yang mana akan bertahan lebih lama dari peraturan pembatasan-pembatasan ini," ungkap Tanzer. []
Baca Juga
- Paus Fransiskus Hanya Berkaca di Hilir Eksodus Pengungsi
- Pengungsi yang Seberangi Selat Inggris Capai Rekor Tertinggi
- Hentikan Imigran Menyeberangi Selat Inggris Penjualan Kano Disetop
- Prancis Batalkan Undangan ke Pertemuan Imigran untuk Inggris
