Jakarta, (Tagar 20/12/2017)) - Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir menyampaikan bahwa akan dilangsungkan Sidang Khusus PBB berkaitan dengan masalah Palestina usai gagal rancangan resolusi dalam sidang Dewan Keamanan PBB kemarin.
"Kami sudah menduga (diveto, Red), karena tentu saja ini tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Tapi kita bersyukur 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi itu," kata Fachir, saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Akibat veto yang dijatuhkan AS tersebut, anggota Dewan Keamanan PBB berinisiatif akan maju ke "special session" pada sidang Majelis Umum PBB untuk membahas hal yang sama.
Menurut Fachir, permasalahan Palestina akan mendapat peluang yang lebih positif apabila dibawa ke dalam sidang majelis umum tersebut.
"Karena di situ tidak ada veto. Oleh karena itu kita perlu menggalang semua negara-negara mulai dari OKI, Gerakan Nonblok, untuk memajukan rancangan resolusi tersebut. Direncanakan akan berlangsung Kamis (21/12) besok," kata Fachir.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan mendukung langkah tersebut dan berkeinginan untuk menjadi sponsor dalam resolusi tersebut, katanya menambahkan.
Sebelumnya, AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem pada Senin (18/12).
Seluruh 14 anggota lain Dewan Keamanan memberi suara yang mendukung teks rancangan Mesir itu. Tapi, karena AS merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto, maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan.
Sebelum veto, Duta Besar Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta menjelaskan rancangan resolusi itu berusaha menjamin setiap upaya untuk mengubah karakteristik atau komposisi demografik Kota Tua Yerusalem tidak berdampak dan batal serta tidak sah dan harus dicabut.
Selain itu, Fachir juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia belum berencana untuk memindahkan Konsul Kehormatan dari Ramallah, Palestina, ke kawasan Yerusalem Timur sebagaimana yang akan dilakukan Turki.
"Kita agak berbeda dengan Turki, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi bagaimana kita mau memiliki di sana, tidak mungkin. Tepi Barat kan masih di bawah pendudukan dan administrasi Israel," tutur Fachir
Ia menegaskan, oleh karenanya untuk sementara hingga saat ini Konsul Kehormatan RI masih akan berada di Ramallah, mengingat kota tersebut masih menjadi kota pemerintahan resmi Palestina.
"Karena statusnya harus dinegosiasikan, kita juga harus bertindak sesuai dengan Dewan Keamanan PBB. Di saat yang sama ada imbauan seperti itu (memindah perwakilan), tapi bagi kita itu agak susah, karena kita berbeda dengan negara-negara yang sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel," ucapnya.
Pada bagian lain, Fachir menyampaikan bahwa Indonesia juga akan berfokus melakukan dua pendekatan dalam mengemban tugas sebagai ketua koordinator kelompok negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA).
"Pendekatan kita ada dua, yang sifatnya adalah perdamaian dan keamanan, kedua adalah pendekatan ekonomi," ujar Wamenlu
Ia memaparkan, untuk bidang perdamaian dan keamanan Indonesia akan berperan dalam isu-isu keamana internasional juga secara khusus memperkuat misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.
Sementara untuk bidang ekonomi, Indonesia akan fokus pada upaya pengembangan Ekonomi Kreatif, yang dinilai memiliki potensi yang sangat besar.
"Sekarang ini sudah ada 16 juta orang (WNI) yang terlibat dalam bidang ini, sudah menyumbang sebesar 7,3 persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Dan sebagian besar itu adalah anak-anak muda," tuturnya.
Secara umum, Indonesia ingin mendorong agar kerja sama yang terjalin melalui MIKTA dapat berjalan dengan pondasi kedua unsur pendekatan tersebut, serta memfungsikan MIKTA sebagai media konsultasi, dialog, sekaligus sebagai jembatan untuk menghubungkan dengan negara-negara di kawasan lain.
Indonesia resmi menerima jabatan ketua kelompok negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA) dari Turki untuk periode 2018, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/12).
Proses penyerahan keketuaan MIKTA itu dilakukan oleh Turki kepada Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri MIKTA ke-11 yang berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017.
Prosesi serah terima kepemimpinan MIKTA itu juga disaksikan oleh ketiga negara anggota MIKTA lainnya. Sebelum prosesi tersebut, Turki terlebih dahulu menyampaikan evaluasi keketuaannya di MIKTA pada 2017.
MIKTA mempunyai tujuh area utama kerja sama, yaitu kerja sama melawan terorisme, komersial dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan jender, operasi pemeliharaan perdamaian, tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang baik.(ant/wwn)
