Jakarta, (Tagar 13/9/2018) - Adalah tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah, mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dilakukan negara agar rakyat tahu uangnya untuk apa, agar rakyat tahu kerja pemerintah apa. Namun sebuah video '2 Musim 65 Bendungan' tayang di bioskop yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut dinyinyiri Fadli Zon dan dianggap sebagai iklan kampanye. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.

Partai NasDem menegaskan iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop bukan merupakan kampanye, melainkan menampilkan hasil dan capaian pembangunan selama Jokowi menjabat.

"Menurut saya iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta, Rabu (12/9) dilansir Antara.

Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam iklan kinerja pemerintahan Jokowi karena itu menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi.

"Capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat yang sudah memilihnya. Malah aneh kalau ada rakyat merasa itu tidak perlu," kata Willy.

Ia menilai yang patut disadari bersama bahwa pembangunan dilakukan dengan uang rakyat sehingga wajar pemerintah menyampaikan hasil pembangunan.

"Tujuan agar rakyat mengetahui bahwa uang mereka baik dari pajak atau lainnya memang dipakai untuk pembangunan," katanya.

Segala sesuatu, kata Willy, jangan semua dipandang dalam konteks politik yang negatif dan sekadar perebutan kekuasaan.

"Politik harus dilihat dalam pandangan lebih luas, yaitu manfaat pada publik luas. Tayangan iklan demikian juga baik untuk menjadi pembanding dengan sebaran politik hoaks dan kebencian," katanya.

Memang Tugas Humas Pemerintah

Pada hari yang sama, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai amanat Undang-Undang.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinandus dalam keterangan pers di Jakarta.

Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo RI selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yang tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat, katanya.

Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. Untuk diketahui, pengelola bioskop menyediakan waktu untuk iklan sebelum penayangan sebuah film.

Sementara anggaran yang digunakan untuk iklan layanan masyarakat tersebut dibebankan pada DIPA Kementerian Kominfo Tahun 2018, yang mana proses perencanaannya telah disiapkan sejak pertengahan 2017, katanya.

Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan bahwa iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu. []