Jakarta, (Tagar 3/8/2018) - Grace Natalie berusia 32 tahun ketika awal menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berdiri pada akhir 2014. Tak terasa empat tahun berlalu, perempuan angkatan milenial ini makin yakin dengan apa yang ia mau.
Bukan kursi presiden yang ia tuju.
"Enggak. Saya nggak punya ambisi ke sana," katanya. "Saya ingin ada banyak Syed Saddiq di Indonesia, anak usia 25 tahun sudah fasih bicara politik dan tahu apa guna politik dalam kehidupan sehari-hari, usia 25 tahun sudah jadi menteri."
Syed Saddiq Abdul Rahman Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia.
Grace lahir di Jakarta, 4 Juli 1982, seorang wartawan bermetamorfosis politikus.
Dalam rimba perpolitikan Indonesia, ia minoritas dalam banyak hal, perempuan di tengah dominasi laki-laki, anak muda di tengah dominasi orang-orang tua, Kristiani di tengah dominasi Muslim, China di tengah isu 'pribumi' 'non-pribumi', memimpin partai baru di tengah dominasi partai-partai lama.
Selasa (31/7) di kantornya di bilangan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Grace Natalie bercerita banyak pada Tagar News, pandangannya mengenai Indonesia pada masa depan hingga pola makannya dalam menjaga berat badan ideal.
Berikut sebagian perbincangan dengan Grace Natalie.
Anda minoritas dalam banyak hal, perempuan, muda, Kristen, China?
Saya pada awalnya mengatakan pada teman-teman, 'Kalian nggak salah pilih aku?' 'Apa nggak repot nanti?' Pernah juga dalam sebuah rapat calon pengurus, satu pertanyaan, 'Kenapa ketua kita kayak begini?' Kami sepakat bahwa ini bentuk edukasi, kami mengatakan anti intoleransi, kami tunjukkan itu dalam kepengurusan.
Kuncinya adalah mental. Kami punya supporting system. Alasan kenapa kami solid, full back up, keluarga mendukung.
Orang nggak suka akan selalu ada, cukup diketahui, nggak usah dimasukkan dalam hati. Berkarya, on the track, ketika kerja kita bagus, itu (identitas) nggak dipersoalkan. Namun misal ada yang menilai dengan harga mati, kita tahu bahwa tidak semua orang seperti itu. Lihat sekarang pada akhirnya orang-orang berkata, 'Tak ada satu pun bakal calon legislatif dari PSI mantan napi korupsi'.
Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan, dari 16 peserta Pemilu 2019, PSI satu-satunya parpol yang tidak mengajukan bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi.
PSI sejak awal berdiri di posisi sebelah mana. Mereka menyatakan sebagai anti intoleransi, tidak melihat manusia sebatas asal-usul, warna kulit, bentuk mata, atau agama.
Anda punya keberanian menggeser dominasi kaum tua dengan partai politik mapan?
Sebagai wartawan sebenarnya saya nggak pernah ingin masuk dalam wilayah politisi, banyak wawancara politisi jadi malah nggak nafsu. Tahun 2012 banyak kepala daerah muncul, Jokowi, Ahok, Risma, Emil, Azwar Anas, Nurdin Abdullah, mulai ada harapan, ada ya yang keren-keren begitu.
Saya melihat Jokowi-Ahok memimpin Jakarta dengan out of the box, Jembatan Semanggi dibangun tanpa uang negara, bisa kreatif. Banyak lagi CSR (corporate social responsibility) berbuah rumah susun, RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak), jalan.
Mereka rekam rapat-rapat di balai kota, diunggah di YouTube, publik jadi tahu, ternyata bisa dibuka, terlihat misalnya ada pegawai yang masih menulis tangan lalu diketik, itu makan waktu banyak. Proyek-proyek jadi terbuka, masyarakat jadi tahu dan bisa menilai. Kita jadi melihat cara baru untuk berpolitik dengan akal sehat.
Kalau swasta sudah punya ojek online dengan standar jarak, pesan di mana, dijemput. Dulu terbaik hanya Blue Bird. Ternyata hal sama bisa diterapkan dalam birokrasi dengan Qlue. Warga mengalami kesulitan mengurus kartu keluarga misalnya, bisa lapor ke Qlue.
Qlue adalah aplikasi yang dapat digunakan warga untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Jakarta, seperti banjir, tindak kriminal, kebakaran, dan lain sebagainya. Melalui aplikasi ini, laporan atau keluhan warga akan direspons oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Qlue merupakan bagian dari program Jakarta Smart City (Kota Cerdas) yang diluncurkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 15 Desember 2015.
Intinya, Jokowi-Ahok menampilkan varian-varian kreatif. Ternyata politik nggak gitu-gitu aja, anggota dewan bolos rapat, produktifitas rendah, selalu alasan target ketinggian. Ternyata nggak selalu seperti itu.
Esensinya kalau kita lihat swasta profesional, transparan, ternyata kalau orang-orang yang tepat berada pada sektor publik, figur-figur itu ternyata bisa menampilkan profesionalitas swasta dalam wajah birokrasi. Layanan publik bisa dimodernisasi.
Itu membuat saya semangat.
Waktu itu tahun 2012 saya melihat Jakarta sudah punya Jokowi-Ahok, Surabaya punya Risma, Bandung punya Ridwan Kamil, Bantaeng punya Nurdin Abdullah. Mereka bukan orang-orang parpol. Jokowi tukang kayu, Ahok oke pernah di Partai Golkar, Risma birokrat, Emil arsitek. Ketika mereka berada pada jabatan publik, hasilnya bagus.
Saya kagum, bisa ya, mereka lakukan pembaruan-pembaruan di situ. Dari sini saya mulai tertarik pada politik. Kalau kita melakukan rekrutmen secara sistematis, kita replikasi orang-orang itu pasti jadi banget.
Grace Natalie Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Syed Saddiq Abdul Rahman Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia. (Foto: Instagram/Grace Natalie)
Impian Anda tentang Indonesia 10 tahun ke depan?
Saya lihat di Malaysia banyak anak muda politisi, dari 2008 ada Syed Saddiq. Kalau euforia anak muda Indonesia 10 tahun kemudian fasih bicara politik, punya passion jadi bupati, gubernur, bukan karena dinasti atau disuruh orangtua.
Kenapa banyak orang baik tidak punya cita-cita ke sana? Bisa berbuat untuk orang banyak, memang ada gangguan, kenyamanan kerja nggak ada, nggak ada target, dan tidak modern, memang sih. Tapi lihat Jokowi, Ahok bisa membuat balai kota berubah.
Akan ada banyak Syed Saddiq di Indonesia, anak muda dengan cara baru untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Anak-anak muda pembaruan, bukan DPR yang kuno, yang jadul.
Anak-anak muda yang semangat masuk parlemen.
Apa beda PSI dengan partai politik lain?
Nggak ada dinasti keluarga, meristokrasi, semua setara, yang membedakan kinerjanya, partisipasi betul-betul jalan, karena kami ingin edukasi publik.
Anti korupsi, semua jajaran pengurus dan siapa pun yang mendaftar sebagai wakil rakyat dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat harus menandatangani sebuah kontrak. Bukan sekadar pakta integratis.
Kontrak memuat aturan jelas, kapan pun anggota melakukan penyimpangan, misalnya tidur melulu saat rapat, atau bolos akan dipecat.
Billboard, LED, nggak ada keluar uang, begitulah harusnya parpol. Nggak kayak perusahaan pribadi. Oke swasta, terkait partai perekrut bupati, wali kota.
PSI partai yang benar-benar baru, anak muda, maksimal 45 tahun dan tidak pernah jadi pengurus parpol lain, belum terkontaminasi. Karena kalau sudah terkontaminasi nanti permisif.
Sistem rekrutmen transparan, pelapor publik transparan. Sehingga pertanyaan semacam siapa bohir (cukong) PSI, nggak relevan, karena kami punya sistem, caleg lewat seleksi, yang seleksi orang-orang independen dan kredibel, seleksi caleg siaran langsung di media sosial. Kalau mau nitip-nitip, gimana?
Mekanisme ke publik, semua harus tanggung jawab terhadap kontrak, bukan pakta integritas, kontrak, semua melapor pada publik, terinspirasi Qlue, masyarakat jadi perpanjangan Pemprov. Kami buat aplikasi itu, yang membuat Qlue gabung PSI. lapor per hari, seluruh Indonesia. Kontrak melalui laporan, masyarakat juga bisa interaktif, bisa menilai. Masak anggota DPR kalah dari ojek online. Kita pesan go-food, go-car, uber, 'Mbak, nanti rating 5 ya'. Anggota dewan juga harus punya semangat seperti itu.
Kontrak ke PAW (pergantian antar-waktu), dipecat. Nggak ada bacaleg korup, kalau korup sudah pasti diganti. Mengenai kontrak ini kami sudah konsultasi pada Mahfud MD, tidak akan bertentangan dengan aturan lain.
Pernah nggak lihat anggota dewan dipecat karena bolos? Kalau di swasta ada evaluasi per tahun, masak anggota terhormat nggak ada evaluasi, punishment reward, ini logika sederhana.
PSI partai milenial? Partai anak muda?
Memang seperti itu, Partai Solidaritas Indonesia diisi orang-orang usianya di bawah 45 tahun. Co founder-nya anak-anak muda. Anak muda lebih militan, terbuka pada hal baru, lebih mau ambil risiko.
Pada awal-awal PSI berdiri, kami sowan ke banyak politisi senior. Mereka terlanjur punya bayangan tertentu tentang parai. Melihat kita berjuang, mereka bilang, 'Bikin parpol itu susah, kenapa nggak gabung dengan yang sudah ada?' Bukan menyemangati, malah memberikan bayangan yang seram-seram.
Kalau anak muda, cukup dirasionalisasi, tidak berputar-putar pada hambatan. Mereka lebih melihat pada apa yang akan dilakukan.
Dari mana sumber dana PSI?
Kami dari awal menerapkan politik partisipatif. Aturan dari KPU bahwa partai politik harus punya kantor dari level provinsi, ada 34 provinsi. Harus punya kantor 75 persen pada level kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota. Harus punya kantor untuk pengurus kecamatan, 75 persen dari 7000 lebih kecamatan. Bayangkan kalau itu semua kita harus sewa. Kami minta pengurus mendaftarkan rumah pengurus sebagai kantor PSI.
Kami juga melakukan lelang jabatan, terinspirasi Pemprov DKI, ketua provinsi, posisi-posisi itu, penjajakan, tanda tangan kontrak, tanggung jawabnya menyediakan kantor.
Contoh Bro I Nengah Yasa Adi Susanto usia 40 awal, seorang advokat, punya ruko di Denpasar, lantai bawah untuk PSI, lantai atas kantor dia. Dari situ menjalankannya seperti itu. Kan kantor nggak harus bagaimana, ruko pun boleh.
Jateng misalnya lagi, ada yang menyumbangkan rumah untuk kantor. Sekarang ini katanya rumah itu mau dijual, jadi di sana lagi memikirkan mencari kantor pengganti.
Intinya partisipasi sehingga menekan biaya.
Seperti nanti pada 11 Agustus kami akan memberikan pembekalan pemenangan pada bacaleg (bakal calon legislatif) di 80 dapil (daerah pemilihan). Kami mencari tempat untuk pertemuan, ada yang menyumbang, dapat di Kuningan, free. Kami membutuhkan makanan, kami kabarkan melalui WhatsApp, ada yang menyumbang. Untuk tiket perjalanan, masing-masing bertanggungjawab. [o]
