Jakarta, (Tagar 13/9/2018) - Fadli Zon kepanasan lihat 'iklan' Jokowi, iklan dimaksud merupakan video '2 Musim, 65 Bendungan' diputar di bioskop, isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut. 

Video tersebut dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah, tugasnya memang menginformasikan kinerja pemerintahan yang kebetulan dipimpin Jokowi-JK, agar rakyat tahu uangnya untuk apa, agar rakyat tahu pemerintah kerjanya apa. 

Menanggapi kepanasan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang meminta iklan tersebut dicopot, tidak diputar lagi, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding meminta koalisi partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga agar tidak panik.

"Koalisi partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga jangan panik menyikapi iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diputar di bioskop," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding.

Menurut Karding, di Jakarta, Kamis (13/9) dilansir Antara, menyikapi sikap kontra koalisi Prabowo-Sandiaga terkait iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya disikapi secara bijak, jangan malah panik.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

Karding yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujarnya.

Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik atas pencapresan Jokowi namun hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-JK.

Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop, isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

Dia menegaskan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut bukan bagian dari kampanye terkait pencapresan Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Dia juga menjelaskan alasan memilih bioskop untuk menayangkan iklan tersebut karena dinilai pertumbuhan penontonnya luar biasa sehingga efektif, agar masyarakat menerima informasi mengenai capaian kerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Supaya Rakyat Tahu Uangnya untuk Apa

Sehari sebelumnya Partai NasDem menegaskan iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop bukan merupakan kampanye, melainkan menampilkan hasil dan capaian pembangunan selama Jokowi menjabat.

"Menurut saya iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam iklan kinerja pemerintahan Jokowi karena itu menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi.

"Capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat yang sudah memilihnya. Malah aneh kalau ada rakyat merasa itu tidak perlu," kata Willy.

Ia menilai yang patut disadari bersama bahwa pembangunan dilakukan dengan uang rakyat sehingga wajar pemerintah menyampaikan hasil pembangunan.

"Tujuan agar rakyat mengetahui bahwa uang mereka baik dari pajak atau lainnya memang dipakai untuk pembangunan," katanya.

Segala sesuatu, kata Willy, jangan semua dipandang dalam konteks politik yang negatif dan sekadar perebutan kekuasaan.

"Politik harus dilihat dalam pandangan lebih luas, yaitu manfaat pada publik luas. Tayangan iklan demikian juga baik untuk menjadi pembanding dengan sebaran politik hoaks dan kebencian," katanya.

Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan bahwa iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu. []