Enam Resolusi Gerakan Kebangsaan, Hentikan Aksi Ganti Presiden

Enam resolusi gerakan kebangsaan, hentikan aksi ganti presiden. “Gerakan #2019gantipresiden membuka potensi konflik antaranak bangsa, aksi gerakan ini harus segera dihentikan,” kata Theo Cosner.
Gerakan kebangsaan mengelar konferensi pers di Sekretariat GMKI Cabang Bandung, Jalan Dago 109, Bandung, Selasa (21/8), terkait aksi pemukulan salah satu kader organisasi Cipayung oleh orang tidak dikenal di Makassar beberapa waktu. (Foto: Dok GMKI)

Bandung, (Tagar 21/8/2018) – Merespons aksi pemukulan yang terjadi di Makassar beberapa waktu terhadap salah satu kader organisasi Cipayung oleh orang tidak dikenal, gerakan kebangsaan mengelar konferensi pers di Sekretariat GMKI Cabang Bandung, Jalan Dago 109, Bandung, Selasa (21/8).

Sekretaris DPD GMNI Jawa Barat (Jabar) Dewex Sapta Anugrah mengatakan, "Ini merupakan gerakan bersama antarorganisasi Cipayung Jawa Barat untuk menjaga soliditas di tengah kepungan gerakan yang terindikasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.”

“Terlebih Jawa Barat merupakan salah satu basis terbesar dari penyebaran gerakan tersebut, oleh karena itu kita berinisiatif melakukan konferensi pers ini sebagai langkah yang kita ambil bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Dewex Sapta Anugrah.

Dia menyebutkan, gerakan kebangsaan yang diinisiasi oleh beberapa organisasi kemahasiswaan Jawa Barat tersebut merupakan upaya bersama yang dilakukan Cipayung Jawa Barat. Organisasi ini terdiri atas DPD GMNI Jawa Barat, Korwil II GMKI, dan PD KMHDI Jawa Barat.

Korwil II Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Theo Cosner menjelaskan, "Ini merupakan bentuk kerja sama strategis pemuda dan mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan, dan langkah ini kita ambil sebagai keresahan bersama di tengah dinamika politik saat ini.”

Theo berharap apa yang terjadi di Makassar tidak terjadi di wilayah Jawa Barat yang merupakan representatif politik nasional.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan seluruh pemuda dan mahasiswa Jawa Barat untuk saling bahu membahu menjaga persaudaraan. Dan saya berpendapat bahwa munculnya gerakan aksi #2019gantipresiden membuka potensi konflik antaranak bangsa makin terbuka, sehingga aksi gerakan #2019gantipresiden harus segera dihentikan,” cetus Theo.

Tidak hanya GMKI. I Gede Ngurah Eka Humas PD KMHDI Jawa Barat menyampaikan, keresahan yang terjadi saat ini merupakan efek domino dari Pilkada DKI 2017.

“Tentu ini merupakan kesalahan besar para elit politik yang haus mengejar kekuasaan tanpa memikirkan efek jangka panjang di masyarakat. Konflik ini terus merebak hingga menimbulkan gesekan-gesekan panas antarmasyarakat di seluruh daerah Indonesia dan ini harus segera dihentikan,” kata I Gede Ngurah Eka menyampaikan pandangan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

“Kami ingin bangsa ini tumbuh dalam suasana politik yang penuh ide dan gagasan demi kemajuan bangsa, bukan dengan sentimen yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik,” ujar I Gede Ngurah Eka.

Adapun isu yang menjadi pembahasan dalam konferensi pers tersebut mengangkat tema Pemilu Damai 2019 dan Solidaritas Aksi Pemukulan Kader PMII di Makassar.

Poin-poin konferensi pers yang dikemukakan meliputi enam resolusi, yakni:

1. Mengecam aksi pemukulan dan intimidasi terhadap kader PMII di Makassar yang dilakukan kelompok #2019gantipresiden.

2. Hentikan politik SARA, pecah belah, dan ujaran kebencian.

3. Junjung perbedaan sebagai identitas kebudayaan bangsa.

4. Stop provokasi rakyat dalam pemilu.

5. Meminta elit politik untuk memberikan kesejukan politik, dan tidak memperkeruh situasi nasional.

6. Perkuat persatuan nasional. []

Berita terkait
0
Satgas Minta Pemda di Jawa Berkerja Sama Tangani Covid-19
Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah beserta masyarakat di Pulau Jawa bekerja sama menangani lonjakan Covid-19 di Tanah Air.