Kuala Lumpur - Tenggat waktu yang diberikan Raja Malaysia kepada Dewan Rakyat untuk mencalonkan perdana menteri baru berakhir Rabu, 18 Agustus 2021, sore. Dua kandidat mencuat sebagai calon terkuat. Siapapun yang menang harus menghadapi mosi tidak percaya di parlemen.
Mantan Wakil PM Malaysia, Ismail Sabri, dan Ketua Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, bersaing merebut dukungan mayoritas di parlemen, seiring berakhirnya tenggat penyerahan kandidat perdana menteri seperti yang ditetapkan kerajaan, Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 16.00 waktu Malaysia.
Semua anggota parlemen mengirimkan nama kandidat secara terpisah kepada kerajaan, untuk ditunjuk membentuk pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, kerajaan belum mengumumkan nama kandidat yang unggul.
Anwar dikabarkan berhasil mengamankan semua anggota parlemen oposisi yang berjumlah 105 orang. Tidak jelas apakah dia mampu meraih enam suara tambahanyang diperlukan untuk membukukan mayoritas di parlemen.
Dia digadang-gadang sebagai calon paling populer, namun pencalonannya bergantung pada kemampuan koalisi pemerintah memobilisasi dukungan di barisan sendiri.
Sebabnya Ismail Sabri Yaakob dianggap memiliki peluang terbesar. Kader United Malays National Organisation (UMNO) itu menjabat wakil perdana menteri di era Muhyiddin Yassin dan mengepalai penanganan pandemi Covid-19 di Malaysia.
Pemimpin oposisi, Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) dan Lim Guan Eng (kiri), meninggalkan istana setelah bertemu dengan Raja Malaysia di Kuala Lumpur, 17 Agustus 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Sabri diyakini akan mampu mengamankan dukungan semua rekan koalisi yang sebelumnya menopang pemerintahan Muhyiddin.
Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Abdullah dari Pahang, mengundang siapapun yang memenangkan pencalonan parlemen untuk berdialog di istana pada Jumat, 20 Agustus 2021, depan.
Dalam sebuah keterangan pers, dia menetapkan calon perdana menteri harus menjalani mosi tidak percaya untuk membutikan "dukungan mayoritas di parlemen.”
"Raja mengatakan kisruh politik tanpa akhir telah menghalangi tugas pemerintahan ketika kita masih berhadapan dengan ancaman pandemi Covid-19,” tulis istana dalam keterangan persnya.
Krisis yang berkepanjangan. Kisruh politik di Kuala Lumpur bereskalasi ketika Malaysia dibekap pandemi corona dan kelesuan ekonomi. Rapuhnya stabilitas ditengarai ikut mengusir investor asing dari negeri jiran ini dan sekaligus memperkuat arus aliran modal ke luar negeri.
Saat ini Kuala Lumpur melaporkan angka infeksi corona harian mencapai rekor dengan 22.000 kasus. Ironisnya, lonjakan kasus infeksi corona terjadi di tengah pembatasan sosial berskala besar yang berlaku sejak pertengahan Mei lalu.
Krisis kesehatan dan kisruh politik di Kuala Lumpur menjungkalkan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi dua persen pada kuartal kedua 2021.
Konflik kekuasaan di Kuala Lumpur tak kinjung meredup pasca pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri, 17 bulan silam. Kekuasaannya yang didukung mayoritas tipis mulai rapuh ketika koalisi pemerintah didera konflik internal.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin secara resmi mengundurkan diri. (Foto: Tagar/Instagram @
muhyiddinyassin_official)Muhyiddin mengaku krisis dipicu oleh penolakannya membatalkan dakwaan terhadap sejumlah individu. "Saya tidak akan bersekongkol dengan kelompok kleptokrat, mencampuri indepedensi lembaga pengadilan hanya untuk bertahan di kekuasaan,” kata dia dalam sebuah pidato, Senin, 16 Agustus 2021.
UMNO yang menopang koalisi pemerintah, digoyang dakwaan korupsi terhadap bekas PM Najib Razak dan Ketua Umum Ahmad Zahid Hamidi. Keduanya bersikeras tidak bersalah. Awal Agustus 2021 silam keduanya termasuk ke dalam tokoh yang menarik dukungannya terhadap Muhyiddin [rzn/as (ap, rtr, malaysiakini, malaymail)]/dw.com/id. []
