UNTUK INDONESIA
DPR Minta Kemenkes Sinergi dengan Kementerian Agama Cegah Penolakan Vaksin
Selama ini yang menjadi dasar penolakan vaksin adalah status kehalalan namun ia menyampaikan hal itu ada pihak yang lebih berwenang untuk menjelaskan.
Menkes Nila F. Moeloek (tengah) bersama Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf (kanan) mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT. Bio Farma Juliman (kiri) saat meninjau produksi vaksin dan serum di ruangan pengemasan PT. Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/1). Kunjungan tersebut untuk meninjau kesiapan dan stok vaksin Bio Farma dalam berlangsungnya imunisasi tambahan atau Outbreak Response Immunization (ORI) difteri selama 2018 serta persiapan pencegahan berbagai virus masuk ke Indonesia jelang Asian Games 2018. (Foto: Ant/Novrian Arbi)

Padang, (Tagar 18/1/2018) - Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk mencegah penolakan vaksin dari kelompok masyarakat tertentu yang berujung pada menyebarnya penyakit menular seperti difteri.

"Sinergi yang dilakukan berupa membuat tayangan singkat tentang vaksin yang disosialisasikan secara luas agar tidak ada lagi gerakan penolakan," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Padang, Kamis (18/1).

Ia menyampaikan hal itu pada kunjungan kerja spesifik membahas penanganan difteri dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut dia selama ini yang menjadi dasar penolakan vaksin adalah status kehalalan namun ia menyampaikan hal itu ada pihak yang lebih berwenang untuk menjelaskan.

"Namun ketika saya berkunjung ke produsen Biofarma yang memproduksi vaksin ternyata perusahaan itu juga mengekspor ke 57 negara Islam di dunia termasuk Arab Saudi hingga Malaysia," katanya.

Artinya, lanjut dia, ketika negara-negara Islam tersebut tidak pernah komplain terhadap kehalalannya berarti mereka sudah melakukan berbagai pertimbangan sehingga vaksin Biofarma belum pernah ditolak.

Ia menuturkan ada kesulitan jika dilakukan pengecekan ulang status vaksin karena akan jadi pertanyaan siapa pihak yang berwenang melakukan.

"Apalagi hampir semua obat yang ada bahan bakunya hampir 90 persen impor dan kita tidak tahu kandungannya," katanya.

Oleh sebab itu sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama diperlukan dalam membuat surat edaran agar persoalan ini menjadi jelas.

Ia menegaskan pemerintah ingin mencegah beredarnya wabah penyakit dan salah satu solusinya adalah lewat vaksin karena jika ada satu saja yang kena bisa menular kepada yang lain.

Pada sisi lain ia menambahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa jika tidak ada lagi barang lain dan jika tidak digunakan ada dampak cacat atau meninggal maka pemberian vaksin jadi wajib hukumnya.

"Ini belum tersosialisasi dengan baik, buat penjelasan sederhana lewat video lalu sebar di media sosial," kata dia.

Sementara, Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan belajar dari pengalaman di Jawa Timur cara untuk mengantisipasi gerakan antivaksin adalah pemerintah daerah bersama ulama harus langsung turun ke masyarakat dan memberikan penjelasan.

"Pilihannya hanya dua mau sehat atau sakit, dan ini efektif dilakukan di Sampang, Jawa Timur," katanya. (Fet/Ant)

Berita terkait
0
Susunan Lengkap Komisi Pengarah Revitalisasi Monas
Berikut susunan Komisi Pengarah revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas), melibatkan Menteri Sekretariat Negara hingga Gubernur DKI Jakarta.