Jakarta (20/2/2019) - Menjelang pemilihan presiden 2019, perdebatan mengenai memilih pemimpin antara calon berlatar belakang sipil atau calon berlatar militer kembali menjadi perdebatan menarik di media sosial.

Kubu petahana Joko Widodo merupakan tokoh pengusaha dan politikus yang berasal dari kalangan sipil. Sedangkan di kubu penantang, Prabowo Subianto dikenal sebagai mantan perwira militer yang pernah memimpin satuan elit Kopassus.

Banyak pihak mengatakan, bahwa presiden yang berasal dari kalangan militer cenderung lebih tegas dalam memimpin sebuah negara. Dipihak lain, banyak juga yang menyebut, kekuasaan pemerintahan berbasis militer memiliki kecenderungan untuk bersikap otoriter dan anti demokrasi.

Peneliti dari Seven Strategic Studies Girindra Sandino mengatakan, bahwa di era demokrasi modern dewasa ini, dikotomi pemimpin sipil maupun militer sebaiknya dimusnahkan dari pemikiran masyarakat, karena dinilai sudah tidak lagi terlalu relevan.

Meski begitu, Girindra menekankan agar penegakan terhadap supremasi sipil harus tetap dilakukan.

"Pengalaman Indonesia menunjukkan itu. Apakah SBY waktu itu tegas?" Papar Girindra Sandino kepada Tagar News melalui wawancara tertulis, (19/2) malam.

"Sebaliknya, (SBY) lebih lemah dari sipil, ragu. Soekarno seorang sipil yang kuat dan memiliki pandangan strategi militer yang mumpuni juga lengser karena milliter," lanjut Girindra.

Alumni Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menyebut kalau saat ini, terdapat banyak dari masyarakat Indonesia yang masih terbelenggu pemikiran kolot, dengan kecenderungan mengagung-agungkan militer maupun supremasi sipil.

Padahal menurutnya, dibelahan dunia lain, negara-negara maju sudah lebih dulu berhasil melakukan konsolidasi antara kekuatan militer dan supremasi sipil.

"Harus ada hubungan kuat sipil-militer yang tersusun sistematik dan terkonsolidasi. (seperti) Di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman pasca-Hitler, dan Spanyol pasca-Franco, seiring dengan gelombang kedua demokratisasi yang sukses di sana," katanya.

Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip kepemimpinan itu Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Ketika berposisi di depan, pemimpin harus tampil sebagai teladan, ketika berada ditengah membangun prakarsa, dan ketika di belakang memberikan dukungan. Pemimpin tidak boleh pasif, diam saja alias tidak kreatif-inovatif. Baik sipil maupun militer harus seperti itu.

Seorang Pemimpin atau Presiden baik dari sipil maupun militer, harus memiliki kepemimpinan yang memiliki inisiatif, inovasi, kapasitas, kompetensi, intelektualitas, charisma, rasionalitas otentisitas, pengalaman dan wawasan. 

"Totalitas, solidarity maker, memiliki modal sosial, memiliki skala prioritas dan yang terpenting memiliki keberpihakan terhadap rakyat. Tidak penting membedakan presiden yang dari sipil maupun militer jika tidak memilki apa yang dipaparkan di atas," ucap Girindra.

"Pemimpin sipil saat ini harus jeli melihat dan mengatur strategi hubungan sipil-militer. Jika tidak, bisa seperti Soekarno yang dikudeta Soeharto, atau justru seperti Gusdur yang sangat frontal dengan militer. Pemimpin dari kalangan militer pun sama saja jika tidak bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan politik sebagai penopang jalannya pemerintahan," imbuhnya.

Presiden militer yang tegas, disiplin, sehingga berpotensi otoriter menurut pandangan-pandangan beberapa kalangan, disebut Girindra lebih disebabkan karena kalangan militer memang memiliki kuasa memegang senjata saja dari negara dan dilatih untuk perang. 

Mindset kolektif seperti itulah yang kemudian berkembang, dan dalam era demokrasi modern, pandangan seperti itu sudah tidak lagi menjadi sebuah perhitungan politik yang serius.

"Dalam era demokrasi modern, dikotomi Sipil-Militer sudah tidak lagi menjadi sebuah perhitungan politik yang serius," tandas Girindra Sandino. []

Baca juga: