New York, (Tagar 2/12/2017) - Menteri Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan bertemu pada 15 Desember untuk membahas program nuklir dan peluru kendali Korea Utara.
Badan itu secara terpisah pada bulan ini juga akan membahas pelanggaran hak asasi manusia di negara Asia utara itu dalam pertemuan tahunan, yang oleh China, sekutu Korut, coba dicegah selama tiga tahun belakangan.
Duta Besar Jepang untuk PBB Koro Bessho, presiden dewan beranggotakan 15 negara tersebut untuk bulan Desember, mengatakan bahwa beberapa menteri dipastikan hadir pada pertemuan 15 Desember itu.
Ia juga mengatakan bahwa pertemuan terkait perlindungan hak asasi manusia di Korea Utara dapat diadakan pada 11 Desember.
China gagal menghentikan tiga pertemuan hak asasi manusia sebelumnya dengan menyerukan pemungutan suara prosedural. Sedikit-dikitnya sembilan suara dibutuhkan untuk menang dalam pemungutan suara tersebut dan China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis tidak dapat menggunakan veto mereka.
Pertemuan tahun ini mendapat dukungan sembilan anggota - Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Senegal, Swedia, Ukraina dan Uruguay.
Pada tahun lalu, Amerika Serikat membuat marah Korea Utara dengan memasukkan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, ke dalam daftar hitam untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan PBB pada 2014 tentang hak asasi manusia Korea Utara menyimpulkan bahwa kepala keamanan Korea Utara harus diadili karena memimpin sebuah sistem negara yang dikendalikan dengan gaya Nazi.
Michael Kirby, Ketua Komisi Penyelidik PBB yang menyusun laporan tersebut, mengatakan pada saat itu bahwa kejahatan yang telah terdaftar dalam katalog oleh tim tersebut mengingatkan pada hal-hal yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. "Beberapa di antaranya sangat mirip," katanya kepada Reuters.
Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pyongyang telah mendapat sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.
"Meskipun ada sanksi dan tekanan yang terus-menerus oleh AS dan kekuatan-kekuatan musuh lainnya, pemerintah saya mengkonsentrasikan semua upayanya untuk memperbaiki penghidupan masyarakat dan memberi masa depan yang lebih baik," kata Misi Tetap Korea Utara untuk PBB dalam sebuah pernyataan pada 14 November.
Washington sebelumnya mengancam akan menghancurkan rezim Korea Utara jika perang meletus, setelah Pyongyang berhasil melakukan uji coba rudal kendali yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat.
Pemerintahan Presiden Donald Trump berulang kali menegaskan bahwa mereka mempertimbangkan semua kemungkinan, termasuk serangan, untuk menghentikan program persenjataan nuklir dan peluru kendali Korea Utara.(ant/Reuters)
