TAGAR.id, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang yang terbakar 3 Maret 2023 lalu ke tanah milik PT Pelindo. Ghita Intan melaporkannya untuk VOA.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan keputusan itu diambil setelah rapat bersama antara Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Kementerian BUMN dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Namun, dalam kesempatan ini, Erick tidak merinci di wilayah mana yang dimiliki PT Pelindo yang nantinya akan menjadi lokasi baru depo tersebut.
“Itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024, pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Oleh karena itu, kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemda dan masyarakat karena ini bagian perlindungan masyarakat yang di dorong oleh Bapak Presiden,” ungkap Erick.
Erick mengatakan, sebelum pembangunan depo baru, Pertamina juga akan membangun wilayah aman atau buffer zone di sekitar depo dan kilang minyak yang ada. Tidak hanya di Plumpang, namun juga di lokasi-lokasi lain, seperti di Balongan dan Semarang.
“Tetapi khususnya yang di Plumpang kurang lebih jaraknya 50 meter dari pagar. Dan tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap ada dukungan dari pemda dan masyarakat karena keamanan menjadi hal yang prioritas bagi kita semua,” tambahnya.
Lebih jauh,Erick mengungkapkan, Pertamina akan memastikan penyediaan perlindungan bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di sekitar Depo Plumpang, seperti memberikan perawatan kepada korban kebakaran, dan menyewakan rumah bagi warga yang rumahnya terbakar.
“Dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya,” tuturnya.
Reruntuhan dan kendaraan yang rusak di daerah perumahan yang terkena dampak kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, 3 Maret 2023. (Foto: voaindonesia.com/REUTERS/Willy Kurniawan)Investigasi
Pengamat Energi, Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah seharusnya tidak bersikap reaktif pasca kebakaran tersebut. Menurut Fabby, solusi yang muncul ke permukaan seperti memindahkan depo atau warga sekitar bukanlah keputusan yang terbaik.
“Kalau mau pindah depo, memang kapan bisa pindah? Membangun depo baru itu butuh waktu, cari lahan, kemudian harus ada studi kelayakan, harus ada proses tender design dan macam-macam dan itu tidak mudah untuk pindah-pindah. Jadi pindahin depo itu harus ada faktor ekonomi, sosial, lingkungan yang harus diperhatikan,” katanya kepada VOA.
Menurut Fabby pemerintah seharus nyamelakukan investigasi terlebih dahulu mengenai penyebab kebakaran tersebut. Setelah itu baru kemudian dicarikan solusi terbaik. Terlebih lagi, menurutnya, Depo Plumpang Pertamina memegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan pasokan BBM dalam skala nasional.
“Jadi sekarang, saya sarankan dilakukan investigasi lalu kemudian dihitung sebenarnya buffer zone yang diperlukan berapa untuk deponya sendiri maupun untuk pipa. Baru dari sana kemudian diputuskan dan warga juga harus diajak berembuk, karena mereka yang ada di dalam wilayah buffer zone harusnya direlokasi. Nah, direlokasinya apakah dipindahkan ke tempat lain, atau diberikan ganti rugi, sesuai dengan hak kepemilikan mereka terhadap lahan?,” katanya.
“Jadi semuanya ini bukan pilihan yang mudah, tapi harus dimulai (dengan pembangunan) buffer zone, lalu dilihat apakah buffer zone 70 meter, apakah 100 meter dari lokasi depo kemudian dari pipanya berapa meter. Hal-hal seperti itu diputuskan dulu, baru ketahuan berapa banyak yang harus direlokasi, mungkin saja tidak seluruhnya,” tuturnya.
Sementara itu, menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmy Radhi, opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat dan cepat, karena tiga alasan. Pertama, kebakaran berawal dari depo itu, bukan rumah warga. Kedua, opsi pemindahan depo sepenuhnya berada di tangan direksi Pertamina. Ia mengatakan, relokasi penduduk akan memakan lebih banyak waktu karena melibatkan banyak pihak, termasuk Pertamina, Pemda DKI, dan warga.
“Ketiga, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk yang padat. Tidak tersedia buffer water yang cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya. Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata ‘pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya’,” kata Fahmy dalam siaran pers yang diterima oleh VOA. (gi/ab)/voaindonesia.com. []