China Tidak Boleh Bangun Pangkalan Militer di Kepulauan Solomon

Kep Solomon memastikan perjanjian keamanan dengan China tidak mencantumkan pembangunan infrastruktur militer di wilayahnya
Pangkalan militer China di Hainan (Foto: dw.com/id)

Jakarta – Kepulauan Solomon, negeri kepulauan Pasifik itu memastikan perjanjian keamanan dengan China tidak mencantumkan pembangunan infrastruktur militer di wilayahnya. Hal ini diungkapkan menyusul peringatan tajam dari Australia dan Selandia Baru.

Sehari setelah pejabat kedua negara menyepakati rancangan perjanjian keamanan, Perdana Menteri (PM) Kep. Solomon, Manasseh Sogavare, buru-buru menjamin tidak akan mengizinkan China membangun pangkalan militer di wilayahnya, ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat, 1 April 2022. "Pemerintah menyadari konsekuensi keamanan dari pangkalan militer (China). Kami tidak lengah untuk membiarkan inisiatif semacam itu direalisasikan.”

Dalam keterangannya, Sogavare tidak merinci isi kesepakatan. Dari naskah rancangan perjanjian yang bocor ke publik belum lama ini, kapal-kapal perang China mendapat izin menggunakan pelabuhan di Kep. Solomon untuk keperluan logistik.

Sontak, suara protes dari negara-negara jiran mulai bermunculan. Kamis, 31 Maret 2022, Federasi Negara-negara Mikronesia (FSM) mendesak Kep. Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian, atas dasar "kekhawatiran yang besar soal isu keamanan.”

Keberadaan militer China dikhawatirkan akan menyeret negara-negara kepulauan Pasifik ke dalam konflik antara Beijing dan Amerika Serikat.

Hal senada diungkapkan Selandia Baru, yang mengatakan perjanjian dengan China membahayakan kerjasama keamanan regional, terutama dengan Australia.

letak solomonLetak geografis Kep Solomon (Sumber: worldatlas.com)

Ekspansi militer China

China sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut China Selatan. Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan.

Australia mengkhawatirkan China bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon. Canberra menyatakan, pihaknya menghormati keputusan jirannya itu, namun mengimbau negara-negara lain untuk waspada.

"Mereka ingin membangun pelabuhan militer di Papua Nugini. Mereka sudah punya satu di Sri Lanka, dan mereka tentu saja akan mencari wilayah lain untuk membangun infrastruktur serupa,” kata Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, dalam wawancara dengan Sky News.

"Keberadaan militer China di Kepulauan Solomon akan mendorong Australia memperkuat armadanya di kawasan", imbuh menhan Australia itu. Republik yang terdiri atas enam pulau besar itu terletak pada posisi strategis dan menjadi gerbang bagi Australia menuju kawasan timur dan utara Pasifik.

"China menjadi sangat agresif. Taktik yang mereka gunakan terhadap negara-negara kepulauan kecil patut diwaspadai,” ujar Dutton.

Kementerian Luar Negeri China, Kamis, 31 Maret 2022, merilis pernyataan menepis kekhawatiran Canberra (Pemerintah Auatralia) dan negara Oseania lain. "Kerjasama keamanan China dan Kepulauan Solomon tidak membidik pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain,” tulis kemenlu di Beijing dalam sebuah keterangan pers.

kapal AL CHinaDua kapal milik Angkatan Laut China tampak bergerak meninggalkan Serat Torres menuju Laut Coral, Australia, pada 18 Februari 2022 (Foto: voaindonesia.com - Handout/Australian Defence Force/AFP)

Menurut bocoran rancangan naskah perjanjian, China bisa diminta untuk mengirimkan aparat kepolisian, personil militer dan angkatan bersenjata lain ke Kepulauan Solomon, "untuk membantu menegakkan ketertiban sosial.”

Pemerintah di Honiara juga mengizinkan kapal perang China menggunakan pelabuhannya untuk mengisi bahan bakar atau menutupi kebutuhan logistik lain [rzn/as (ap,rtr)]/dw.com/id. []

Blinken Desak China Hentikan Tindakan Agresif di Indo-Pasifik

China Sebut Tidak Akan Cari Dominasi Atas Asia Tenggara

China Danai Perbaikan Sebuah Landasan Terbang di Pasifik

Satelit dan Stasiun Luar Angkasa China Jatuh di Pasifik

Berita terkait
Blinken Desak China Hentikan Tindakan Agresif di Indo-Pasifik
Menlu AS, Antony Blinken, desak China untuk segera menghentikan dominasinya di Laut China Selatan, karena merugikan perdagangan banyak negara
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.