China Mendapat Teguran Keras di PBB Terkait dengan Catatan HAM

Ke-193 negara anggota PBB harus menjalani Tinjauan Berkala Universal (UPR) setiap empat hingga lima tahun
Seorang polisi tampak berdiri di depan papan iklan propaganda yang berbunyi "pemeliharaan aturan hukum di Xinjiang" yang ditulis dalam Bahasa Mandarin dan Uyghur dan terpasang di sebuah jalan di prefektur Kashgar, Xinjiang, pada 19 Juli 2023. (Foto: voaindonesia.com/AFP/Pedro Pardo)

TAGAR.id - China, pada Kamis (4/7/2024), mendapat kritik pedas di PBB dari beberapa negara dan organisasi atas catatan hak asasi manusia (HAM). Namun, sebagian negara dan organisasi lainnya juga memuji Beijing terkait hal tersebut.

Para diplomat dan aktivis menggambarkan lobi dan tekanan yang intens dari China menjelang acara singkat untuk mengadopsi sebuah laporan, menyusul tinjauan rutin atas catatan HAM negara itu pada Januari lalu.

Ke-193 negara anggota PBB harus menjalani Tinjauan Berkala Universal (UPR) setiap empat hingga lima tahun, diikuti dengan penerapan laporan mengenai rekomendasi yang bersedia diterima oleh negara tersebut.

Selama setengah hari berlangsungya UPR pada Januari lalu, negara-negara secara kritis menyoroti tindakan keras terhadap kebebasan sipil dan undang-undang keamanan nasional yang diterapkan di Hong Kong pada 2020 untuk membungkam pembangkang menyusul protes prodemokrasi yang meletus di wilayah tersebut.

Mereka juga menyuarakan kekhawatiran atas dugaan upaya menghapus identitas budaya dan agama di Tibet dan penindasan di wilayah Xinjiang, di China barat laut, di mana Beijing dituduh memenjarakan lebih dari satu juta warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

Negara-negara tersebut menyampaikan 428 rekomendasi kepada China. Di antaranya adalah teguran keras dan saran seperti "terus melindungi hak budaya etnis minoritas."

letak urumqiLetak geografis Urumqi di Xinjiang, China. (Sumber: northeastern.edu)

Bermotif politik

Dalam sesi penerapan proses UPR pada Kamis (4/7), beberapa delegasi China mengumumkan bahwa negaranya telah mengadopsi 70% dari rekomendasi yang diberikan, namun China tetap menolak sejumlah besar usulan yang diajukan oleh negara-negara Barat.

"Beberapa rekomendasi yang bermotif politik dan berdasarkan disinformasi, bias ideologi, atau menganggu kedaulatan China, negara kami menolak rekomendasi tersebut," ujar Chen Xu, duta besar China untuk PBB di Jenewa.

"Berhenti menggunakan isu HAM sebagai dalih atatu sebagai senjata untuk menyerang China."

Beberapa negara dan organisasi berusaha menekan China, namun karena struktur dari acara proses adopsi tersebut, banyak yang hanya memuji pencapaian China.

Para pengamat mengatakan China telah menekan para pendukungnya untuk mengisi kesempatan berbicara dalam acara tersebut dengan memuji pencapaian mereka.

Duta Besar Inggris untuk PBB Simon Manley mengecam dengan mengatakan bahwa "China hari ini telah menolak setiap rekomendasi yang diberikan Inggris."

"Dengan melakukannya, pemerintah China telah gagal untuk mengakui pelanggaran HAM serius yang mereka lakukan, dan mencoba untuk mengklaim kembali bahwa penilaian (PBB) terkait situasi di Xinjiang -- dan ini saya kutip --- adalah 'ilegal dan tidak sah.'" (ka/jm/rs)/AFP/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Kepala Urusan HAM PBB Sebut China Langgar Hak Dasar di Xinjiang dan Tibet
Turk meminta Beijing untuk menerapkan rekomendasi yang dibuat oleh kantornya dan badan-badan HAM lainnya