Hong Kong - Badan legislatif China menyepakati resolusi kontroversial yang membuka jalan untuk merombak sistem pemilihan umum di Hong Kong. Ini merupakan langkah terbaru yang akan memperketat kendali China atas kota tersebut.
Resolusi "patriot memerintah Hong Kong" disahkan dalam Kongres Rakyat Nasional (KRN) pada hari Kamis, 11 Maret 2021. Resolusi ini akan mengurangi perwakilan demokratis dan memungkinkan panel politikus pro-Beijing untuk memeriksa kandidat yang "patriotik".
Beleid diperkirakan akan melaju tanpa hambatan melalui parlemen.
Resolusi disahkan dengan 2.895 suara setuju, tidak ada suara menentang, dan satu abstain.
Pemungutan suara berlangsung dalam pertemuan KRN di Two Sessions, konferensi politik paling penting di China.
Undang-undang yang terperinci sekarang akan dirancang dan dapat diberlakukan di Hong Kong dalam beberapa bulan ke depan.
Pengamat mengatakan reformasi ini, ketika diberlakukan, praktis akan menghapus semua oposisi yang tersisa.
Polisi memakai masker berjaga di sebuah area di distrik Jordan yang ditutup di Hong Kong, Minggu, 24 Januari 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang memperketat cengkeraman Beijing atas Hong Kong, termasuk pengesahan undang-undang keamanan nasional serta tindakan keras terhadap aktivis dan politisi oposisi.
1. Apa Artinya Bagi Hong Kong?
Parlemen Hong Kong - atau Dewan Legislatif (LegCo) - membantu membuat dan mengamandemen hukum Hong Kong. Dewan tersebut terdiri dari 70 kursi - tapi hanya sekitar setengah yang dipilih langsung oleh publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kursi diisi oleh tokoh-tokoh prodemokrasi.
Separuh lainnya sebagian besar diisi oleh kelompok-kelompok kecil yang mewakili kepentingan khusus seperti bisnis, perbankan, dan perdagangan - sektor-sektor yang secara historis pro-Beijing.
Ketika undang-undang tersebut diberlakukan, ia akan memberi komite pemilihan Hong Kong yang sangat pro-Beijing kekuatan baru atas LegCo. Komite tersebut dapat memeriksa semua kandidat LegCo dan memilih banyak anggotanya, mengurangi jumlah yang dipilih langsung oleh publik.
Sarah adalah salah satu dari banyak anak muda di Hong Kong yang sikap politiknya menimbulkan ketegangan dalam keluarga (Foto: dw.com/en)
Pada awal KRN pekan lalu, wakil ketua Wang Chen telah mengumumkan bahwa perubahan diperlukan karena "kerusuhan dan gejolak yang terjadi di masyarakat Hong Kong menunjukkan bahwa sistem pemilu yang ada memiliki celah dan kekurangan yang jelas".
Dia mengatakan "risiko dalam sistem" perlu dihilangkan untuk memastikan agar "para patriot" yang memegang kendali.
Benjamin Hillman, seorang profesor di Universitas Nasional Australia, mengatakan kepada BBC bahwa keputusan tersebut adalah "perubahan besar dalam politik Hong Kong - yang terbesar sejak wilayah itu kembali ke China pada tahun 1997".
"Perubahan besar-besaran akan secara dramatis membatasi ruang untuk kontestasi politik di Hong Kong, yang merupakan tujuan tunggal dari aturan baru tersebut," katanya.
2. Seperti Apa Reaksi Warga Hong Kong?
Campur aduk. Dalam wawancara sebelumnya dengan “BBC Chinese”, seorang penduduk menyebutnya sebagai "langkah mundur".
"Apa yang sebenarnya mereka maksud (ketika mengatakan 'patriot') adalah bahwa mereka akan memilih orang yang mereka sukai, seseorang yang merupakan salah satu dari mereka .... pada dasarnya, ini adalah langkah mundur, menjadi semakin seperti (China) daratan," katanya.
Warga meninggalkan bandara di Hong Kong yang diblokir massa demonstran pada September 2019 (Foto: dw.com/id)
"Sekarang sangat sulit untuk mengadakan pemilu. Karena mereka bahkan tidak mengizinkan Anda untuk punya sedikit suara oposisi - untuk apa ada pemilihan?"
Namun warga lain, yang diidentifikasi sebagai Ho, mengatakan dia mendukung undang-undang tersebut, menambahkan bahwa "tanpa pola pikir patriotik, maka seseorang tidak akan bisa mengatur Hong Kong".
"Hong Kong sudah kembali (ke China). Jadi dalam situasi ini, hukum pemerintah China harus menjadi kerangka kerja (hukum patriot) kami," katanya.
3. Apa Konteks dari Semua Ini?
Hong Kong diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada tahun 1997, tetapi di bawah perjanjian unik - konstitusi mini yang disebut Hukum Dasar dan apa yang disebut prinsip "satu negara, dua sistem".
Sekitar 50 aktivis demokrasi di Hong Kong telah ditahan oleh pemerintah karena menentang pemberlakuan UU Keamanan Nasional (Foto: dw.com/id)Hal ini dimaksudkan untuk melindungi beberapa kebebasan bagi Hong Kong: kebebasan berbicara dan berserikat, peradilan yang independen, dan beberapa hak demokratis - kebebasan yang tidak dimiliki oleh bagian-bagian lain di China daratan.
Namun kekhawatiran bahwa model ini tengah dikikis menyebabkan unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran pada tahun 2019.
Beberapa aksi protes berubah menjadi kekerasan dan tahun lalu, KRN mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial, yang praktis mengurangi otonomi Hong Kong dan membuatnya lebih mudah untuk menghukum para demonstran.
Beijing mengatakan undang-undang itu menyasar "hasutan" dan akan membawa stabilitas.
Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada bulan Juni, sekitar 100 orang telah ditangkap, termasuk pengkritik China dan taipan media Jimmy Lai, yang ditahan dan tidak diizinkan untuk membayar jaminan saat menunggu persidangan (bbc.com/indonesia). []
