Jakarta, (Tagar 19/9/2018) - Jenderal (Purn) Djoko Santoso resmi menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Itu artinya, Partai Gerindra memborong posisi capres, cawapres, dan ketua tim sukses sekaligus. Lantas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat dapat apa?
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan para partai pengusung tak masalah dengan komposisi tersebut karena ini sudah menjadi keputusan koalisi.
Jansen mengatakan tak ada keberatan dengan komposisi capres-cawapres-ketua tim pemenangan diisi oleh kader Partai Gerindra.
"Sebab Partai Demokrat sudah mengirimkan nama-nama terbaik yang ada di Demokrat untuk masuk menjadi tim sukses Prabowo-Sandi," katanya saat dihubungi Tagar News, Rabu (19/9).
Jansen menambahkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirimkan nama-nama terbaik yang ada di Demokrat untuk masuk menjadi tim sukses Prabowo-Sandi.
"Jadi tidak ada keraguan kita total sepenuhnya akan memenangkan Prabowo-Sandi melalui mesin partai yang kita punya," sambungnya.
Mengenai penunjukan Djoko Santoso sebagai ketua tim, Jansen juga mengatakan Demokrat setuju dan alasannya sederhana, Demokrat merasa dapat berkomunikasi dengan Djoko Santoso.
Menurut Jansen, Djoko Santoso merupakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang diangkat oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2007 dan Panglima TNI periode 2007 hingga 2010 ini.
SBY dalam hal ini, tahu betul dengan latar belakang Djoko Santoso yang akan mampu memimpin dan mengkoordinasi pemenangan Prabowo-Sandi.
"Dengan latar belakang jaringan dan rekam jejak yang dimilikinya kami yakini memang (Djoko Santoso) orang yang tepat, mampu dan sarat pengalaman untuk memimpin dan mengkoordinasi pemenangan Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia yang luas ini," bebernya.
Dominasi Partai Gerindra, Etiskah?
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Emrus Sihombing menilai sah-sah saja sebenarnya komposisi koalisi Prabowo-Sandi, yang diisi capres-cawapres-ketua tim pemenanangan dari Partai Gerindra saja. Selama, partai pendukungnya yakni PAN, PKS, dan Parta Demokrat setuju dengan komposisi tersebut.
"Itu tergantung daripada kesepakatan para partai pengusung kalau mereka sepakat tentang hal itu, ya bagus tidak ada masalah. Sepanjang tidak ada partai pengusung yang tak keberatan, saya kira baik-baik saja," ujarnya kepada Tagar News, Rabu (19/9).
Menurut Emrus, kesepakatan partai koalisi tidak melulu harus berbicara soal struktural saja. Bisa saja seperti Partai Gerindra yang menenggerkan kadernya di struktural Pilpres 2019, namun partai lain sepakat mengelola sumber pendanaan, maupun penempatan tokoh dalam pemerintah jika menangkan Pilpres.
"Terlepas dari kubu Prabowo bisa saja ada kesepakatan-kesepakatan tertentu, bahwa pihak tertentu sebagai struktural tim sukses, sementara penanggungjawab pendanaan didukung oleh partai pengusung lainnya," ungkap Emrus.
Koalisi menurutnya harus dilihat secara holistik, karena ada bargaining position di dalamnya.
"Bisa saja orang melihatnya hanya sekedar struktural, hanya dari partai tertentu, bukankah itu kecemburuan, ketidakadilan. Namun, belum tentu. Bisa saja itu adil, bisa saja diperbincangkan visi misi program ketika berkuasa nanti," sambungnya.[]
