Jakarta, (Tagar 24/3/2018) – Menyusul insiden pembubaran paksa terhadap ibu-ibu pengajian dengan menggunakan tembakan gas air mata, Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno dicopot dari jabatannya.
"Saya dapat informasi dari As SDM, kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut di Paminal dan Propam," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Jakarta, Sabtu (24/3).
Ia menyebutkan, pencopotan itu karena diduga ada pelanggaran yang dilakukan jajaran Polres Banggai dalam mengamankan upaya pembebasan lahan seluas 20 hektare di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, pada Senin (19/3).
"Karena ada indikasi pelanggaran, tidak sesuai prosedur," jelas Setyo Wasisto.
Ia menambahkan, bila massa yang menghalangi jalannya eksekusi pembebasan lahan adalah para perempuan maka yang harus diterjunkan adalah para polwan, bukan para polisi laki-laki.
Selain itu, untuk membubarkan massa tersebut ada prosedur standarnya, yakni langkah pertama negosiasi. Bila negosiasi tidak mencapai kata sepakat maka dilakukan pendekatan secara humanis.
"Setelah itu dilakukan dan tidak berhasil, tidak boleh langsung gunakan tembakan gas air mata," ujarnya.
Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif atas kasus itu, Propam Polri juga telah meminta keterangan Kapolda Sulteng.
Eksekusi penggusuran di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin (19/3) terhambat oleh masyarakat yang terdampak penggusuran.
Mereka yang para ibu-ibu pengajian membentuk barisan dan melantunkan shalawat serta takbir. Mereka berupaya menahan aparat yang hendak menggusur. Kemudian terjadi bentrokan antara aparat dengan massa.
Polisi akhirnya menggunakan tembakan gas air mata sesaat setelah warga mulai melempar batu ke arah polisi.
Periksa Kapolres
Sebelumnya, Mabes Polri menurunkan dua pejabat tinggi untuk melakukan investigasi dan memeriksa Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno.
Dua pejabat yang datang ke Luwuk sejak Rabu (21/3) itu adalah Itwasum Mabes Polri Komjen Putut Eko Bayuseno dan Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Tedy Minahasa Putra.
Di Luwuk, Sabtu (24/3), setiba di ibu kota Kabupaten Banggai itu, keduanya langsung melakukan pemeriksaan di Polres Banggai dan mengunjungi tempat kejadian perkara di Tanjung Sari.
Sebelumnya Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk menyelidiki kejadian sebenarnya di balik insiden antara warga dengan aparat dalam eksekusi pembebasan lahan seluas 20 hektare di Luwuk, Banggai, Sulawesi Selatan, pada Senin (19/3).
"Saya langsung memerintahkan Propam untuk melakukan investigasi menyeluruh," kata Komjen Syafruddin di Jakarta, Jumat (23/3).
Pasalnya, ia menilai, sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa terjadi bentrok aparat dengan ibu-ibu yang sedang melakukan pengajian yang berakhir dengan ditembakkannya gas air mata oleh aparat kepolisian setempat.
"Beritanya sangat dahsyat, sangat mengiris hati umat Islam. Infonya, ibu-ibu sedang dzikir terus dieksekusi lahannya," kata Syafruddin.
Penyelidikan tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran polisi dalam pengamanan eksekusi lahan di wilayah itu.
"Kalau benar itu kejadiannya, akan saya copot kapolresnya," ujar Wakapolri.
Terkait penggunaan gas air mata dalam bentrok dengan massa, menurut Syafruddin, sangat berlebihan bila upaya aparat membubarkan massa yang terdiri dari ibu-ibu.
Eksekusi penggusuran lahan di Tanjung Sari tersebut terhambat oleh masyarakat yang terdampak penggusuran karena melakukan perlawanan kepada petugas ekskutor dan pengamanan.
Polisi sendiri mengamankan puluhan warga saat itu karena diduga menguasai senjata tajam berupa bambu runcing dan bahan peledak rakitan sejenis molotov dan bom ikan dan menyerang petugas.
Menurut keterangan yang dikumpulkan dari lokasi kejadian, ibu-ibu tersebut melakukan pengajian di jalan raya yang merupakan akses masuk petugas untuk mengamankan jalannya eksekusi, dan di belakang barisan ibu-ibu itu, terdapat barikade berupa kayu-kayu bahkan kemudian ditemukan ada bom molotov.
"Pihak kepolisian membutuhkan waktu sejak sekitar pukul 09.00 sampai 15.00 Wita untuk bernegosiasi dengan peserta pengajian yang dilakukan oleh para anggota Polwan, barulah akses jalan itu bisa terbuka, dengan cara menyiram jalan raya di depan tempat pengajian," ujar sebuah sumber yang tidak mau disebut namanya. (ant/yps)
