TAGAR.id – Vietnam berupaya meningkatkan angka kelahiran. Namun, para ahli menilai tantangan yang lebih besar sebenarnya adalah bagaimana menyesuaikan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial terhadap populasi yang makin menua. David Hutt melaporkannya untuk Deutsche Welle (DW, 13/7/2026).

Mulai 1 Juli 2026, Vietnam resmi memberlakukan Undang-Undang Kependudukan pertamanya yang berisi berbagai kebijakan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.

Perempuan dalam kelompok sasaran tersebut akan menerima tunjangan melahirkan minimal sekitar Rp1,2 juta. Karyawan perempuan yang melahirkan anak kedua kini berhak atas cuti melahirkan tujuh bulan, naik dari sebelumnya yang hanya enam bulan. Sementara cuti ayah bagi suami yang istrinya melahirkan anak kedua meningkat dua kali lipat menjadi 10 hari kerja.

Subsidi untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir akan terlebih dahulu diberikan kepada kelompok sasaran sebelum diperluas ke seluruh negeri pada Januari 2027. Keluarga yang memiliki setidaknya dua anak kandung juga dapat memperoleh prioritas akses ke perumahan sosial.

Undang-undang ini hadir setelah Vietnam tahun lalu menghapus kebijakan dua anak yang telah lama diterapkan. Namun, membalikkan tren demografis bukan perkara mudah. Tingkat kesuburan Vietnam anjlok ke rekor terendah 1,91 anak per perempuan pada 2024, jauh di bawah tingkat penggantian populasi sekitar 2,1 anak per perempuan.