TAGAR.id, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut percepatan penyelesaian permasalahan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam arahannya, Menko Marves mengungkapkan, terdapat tiga isu utama yang perlu segera diakselerasi percepatannya dalam hal penyediaan dan harga tanah. Pertama, ia menyoroti terkait dengan penetapan nilai tanah yang menurutnya harus mencerminkan nilai sebenarnya.
"Untuk itu dalam penetapan ZNT (Zona Nilai Tanah, red) dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak, red) perlu dilakukan dengan appraisal yang tepat," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menilai perlu dilakukan pendekatan yang transparan serta memastikan data-data pembanding yang diperoleh pantas dijadikan data pembanding agar data tidak bias.
"Kerja bersama antara Otorita IKN, ATR/BPN, Kejaksaan, TNI, BPKP, dan pemerintah daerah harus intensif sinergi dan berkoordinasi secara konsisten, cepat, dan tepat," imbau Menko Marves.
"Tol Akses IKN merupakan kunci kesuksesan percepatan pengembangan wilayah IKN yang memerlukan dukungan konektivitas dari kota-kota penyangganya," tambah Luhut Binsar Pandjaitan.
- Baca Juga: Gerak Cepat Kementerian ATR/BPN Tindak Lanjuti Masalah Pertanahan Puluhan Tahun di Surabaya
Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan terkait progres pengadaan tanah di IKN. Ia mengungkapkan tahapan pengadaan tanah sudah selesai, namun masih menunggu Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Terkait Pembayaran Ganti Kerugian Melalui Konsinyasi.
"Memang yang kita tunggu adalah revisi PMK 139/2020, kalau ini sudah selesai kita bisa laksanakan pembebasan dengan konsinyasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto mengungkapkan telah menyelesaikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sejumlah 12 KKPR. Sementara itu, terdapat enam KKPR yang sedang berproses.
"KKPR untuk jalan segmen 5a, 5b, 6a, 6b, dan IPAL. Untuk semuanya sudah berjalan dengan baik, hanya tinggal menunggu PMK untuk revisinya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadir dalam rapat koordinasi kali ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju; perwakilan dari kementerian/lembaga terkait; serta pemerintah daerah. []