Beda Jokowi dan Soeharto dalam Memperlakukan Tanah Rakyat

Ini perbedaan antara Presiden Jokowi dan Presiden Soeharto dalam memperlakukan tanah milik rakyat.
Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden ketujuh RI Jokowi. (Foto: Tagar/AF)

Jokowi tidak pernah memberikan tanah kepada elite. Berbeda pada kepemimpinan Soeharto, tanah kerap dibagikan kepada kroni-kroninya

Tanggamus, (Tagar 3/3/2019) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader partainya untuk mengkampanyekan politik pertanahan Joko Widodo kepada rakyat.

"Sampaikan kepada rakyat politik pertanahan Pak Jokowi. Itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik," kata Hasto saat menggelar rapat konsolidasi bersama tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Lampung, yaitu Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, di Islamic Center Tanggamus, Sabtu (2/3) dilansir kantor berita Antara.

Saat debat putaran kedua antara Jokowi melawan Prabowo Subianto, Hasto menilai petahana diserang sebanyak 20 kali.

Jokowi sendiri tercatat menyerang sebanyak 13 kali, tetapi saat Jokowi mengangkat masalah ratusan ribu hektare tanah milik Prabowo, informasi itu telah membuka mata rakyat.

"Selama ini ada yang menyebutkan satu persen tanah di bangsa ini milik elite. Ternyata Pak Prabowo salah satu di antara satu persen itu," kata Hasto disambut teriakan para kader PDIP.

Bagi Jokowi, tanah menjadi komoditas paling tinggi untuk dimiliki rakyat. Jokowi juga tidak pernah memberikan tanah kepada elite. Berbeda pada kepemimpinan Soeharto, tanah kerap dibagikan kepada kroni-kroninya.

Akibat dari pembagian konsesi lahan besar kepada elite, hingga saat ini mewarisi konflik agraria yang menjadi pertarungan antara elite dengan rakyat kecil.

Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi oleh Jokowi dengan memberikan sertifikasi tanah.

"Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet. Bersama Kementerian PU akan membeli karet dari petani. Ternyata aspal bisa dibuat dari karet," katanya.

Hasto menilai Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor.

Jika kubu Prabowo-Sandi kerap menjanjikan penghentian impor, maka Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, di antaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan dan insentif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.

"Kami pun menjanjikan Jokowi akan melanjutkan politik pertanahan itu jika terpilih dengan KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019," jelas Hasto. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.