Jakarta - Pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek hingga Jawa Tengah pada 4-5 Agustus 2019 lalu, membawa dampak kerugian sangat besar kepada 21,9 juta pelanggan. PT PLN memberikan kompensasi pembayaran listrik bagi para pelanggan.
Namun, untuk menutupi penggantian dana pembayaran listrik masyarakat, PLN menggunakan rencana pemotongan gaji para karyawan dan direksi PLN.
Muncul pro dan kontra adanya rencana pemotongan gaji ini. Salah satunya, dari Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang meminta agar PLN dapat menjelaskan alasan pemotongan gaji tersebut.
"PT PLN harus memberikan penjelasan mengenai wacana pemotongan gaji karyawannya serta aturan yang mendasarinya, mengingat hal tersebut dapat merugikan pegawai PT PLN," kata Bamsoet, Kamis 8 Agustus 2019.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemotongan gaji ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Tak hanya itu, calon Ketum Partai Golkar ini juga meminta agar PLN mengkaji biaya penggantian bagi para pelanggannya.
"PLN juga harusnya mengevaluasi aturan terkait kompensasi yang diberikan kepada konsumen apabila terjadi kejadian darurat. Dan PLN wajib mensosialisasikan kepada seluruh pegawainya, agar aturan tersebut tidak merugikan berbagai pihak," tuturnya.
Rencana pemotongan gaji itu merupakan imbas dari kejadian padamnya listrik di Jabodetabek hingga Jawa Tengah. Terhitung, kerugian yang dialami PLN sekitar Rp 839 miliar.[]
