Oleh: Jake Evans
TAGAR.id – Pemerintah federal Australia akan mengubah sistem imigrasi Australia di hampir setiap kategori visa. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O'Neil, dalam acara National Press Club, 27 April 2023.
Salah satu perubahan tersebut termasuk meningkatkan upah minimum yang harus dibayar perusahaan bagi pekerja, serta membuka jalur bagi 17.000 pekerja sementara untuk mendapatkan status penduduk tetap.
Sistem migrasi di Australia dinilai "kompleks, tidak efisien, dan tidak fleksibel", menurut sebuah tinjaun yang dilakukan, dengan rekomendasi agar mengubah jenis visa, sejumlah tes, serta masalah terkaitnya yang sudah bertahun-tahun diterapkan.
Menteri O'Neil mengatakan bahwa sistem visa di Australia saat ini tidak mampu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, yang saat ini menjadi masalah terbesar ketenagakerjaan di Australia sejak Perang Dunia II.
Siapa yang akan bisa kuliah di Australia akan diperketat, tapi bantuan akan lebih banyak ditawarkan kepada lulusan Australia untuk mendapat pekerjaan terampil. (Foto: abc.net.au/indonesian - Reuters/Loren Elliott)
Berikut adalah rincian dari beberapa perubahan yang akan dilakukan.
Berapa jumlah imigran yang akan diterima di Australia?
Pemerintah federal dan hasil tinjauan yang dilakukan terkait migrasi sepertinya dengan sengaja menghindar memberikan angka spesifik berapa banyak imigran yang bisa datang setiap tahun.
Salah satu yang melakukan peninjauan imigrasi ini, Dr Martin Parkinson, berpendapat jika jumlah tersebut diumumkan perdebatan seputar "besar" dan "kecil" akan lebih menguras energi dan malah mengabaikan jumlah pekerja sementara yang datang ke negara tersebut.
Namun, tinjauan tersebut memang mengusulkan untuk lebih menekankan migrasi permanen setiap tahun, yang akan menghitung jumlah migrasi permanen dan migrasi sementara, sehingga membantu mengubah ekonomi Australia dari ketergantungan yang begitu besar pada pekerja sementara, yang lebih rentan terhadap eksploitasi.
Meski demikian, jika rekomendasi dari tinjauan ini diterapkan, maka jumlah imigrasi akan jadi sedikit lebih kecil dalam jangka menengah, dan Menteri Dalam Negeri Australia mengatakan ini adalah "keinginannya" untuk sedikit memperketat angka ini.
"Apa yang benar-benar penting bagi saya adalah kita memiliki masalah nasional yang besar yang dihadapi, tapi kita tidak mendapatkan orang yang tepat lewat sistem migrasi yang ada untuk membantu mengatasinya."
Ilustrasi - Populasi Australia diprediksi berjumlah 29,9 juta jiwa pada tahun 2033. (Foto: abc.net.au/indonesian)
Aturan visa saat ini sudah kedaluwarsa
Pemerintah Australia mengatakan masalah mendapatkan pekerja yang diperlukan dan terampil terbentur dengan urusan birokrasi.
Misalnya, kode pekerjaan yang digunakan dalam sistem migrasi Australia, pajak, dan sistem lainnya belum diperbaharui sejak tahun 2013.
Ada sejumlah pekerjaan di Australia yang saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja, tapi belum mengalami kekurangan pekerja saat kode terakhir diperbaharui.
Menteri Dalam Negeri Australia ingin menghapus daftar yang "ketinggalan zaman, tidak fleksibel", dan sebagai gantinya memberikan wewenang kepada lembaga Jobs and Skills Australia untuk menentukan pekerjaan apa yang dibutuhkan.
Upah minimum yang dapat ditawarkan kepada pekerja terampil dengan visa yang disponsori pemberi kerja juga belum diubah sejak tahun 2013, meski sudah dibekukan oleh pemerintahan Tony Abbott di tahun 2014.
Artinya, lebih dari 90 persen pekerja penuh waktu di Australia dibayar di atas ambang batas saat ini, yakni sebesar 53.900 dolar Australia (setara dengan Rp 523.133.457) per tahun, dan pemberi kerja menggunakan skema ini untuk mendatangkan pekerja dari luar Australia sehingga mereka dibayar lebih murah.
Pemerintah federal Australia bermaksud menaikkan upah minimum pemegang visa pekerja terampil menjadi 70.000 dolar Australia (setara dengan Rp 679.334.600) per tahun mulai Juli mendatang.
Menteri Dalam Negeri Australia juga mengatakan sistem poin berdasarkan tes untuk visa terampil tidak berguna dan harus diubah.
Misalnya, salah satu peninjau urusan imigrasi mengatakan mereka yang berusia 39 tahun mendapatkan poin dua kali lebih tinggi dari yang berusia 40 tahun, yang menimbulkan pertanyaan soal bagaimana cara menghitung perbedaan satu tahun tersebut.
Pemerintah Australia sudah memberikan sinyal jika syarat poin akan jadi target pertama reformasi kebijakan imigrasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas pekerja yang memenuhi syarat untuk diberi visa permanen.
Ilustrasi - Turis serta pelajar internasional termasuk yang kembali datang ke Australia sejak perbatasan mulai dibuka. (Foto: abc.net.au./indonesian - ABC News/Roshai Murdoch)
Sistem migrasi Australia dianggap terlalu kompleks
Pemerintah Australia memberikan contoh saat peraih nobel di bidang astrofisika, Profesor Brian Schmidt, datang ke Australia di akhir tahun 90-an, ia hanya butuh empat hari untuk memproses visa kerjanya.
Kini pakar astrofisika yang ingin bekerja di Australia harus menunggu hingga 180 hari.
Dengan lebih dari 100 jenis visa yang tersedia, pemerintah Australia mengatakan sistem saat ini harus disederhanakan, sehingga lebih mudah dan lebih cepat waktu prosesnya.
Penantian panjang itu memperburuk kekurangan tenaga kerja, selain juga menyulitkan bagi pemberi kerja yang ingin membawa pekerja dari luar Australia.
Tinjauan yang dilakukan juga merekomendasikan agar pekerja diizinkan untuk meninggalkan pekerjaan yang telah memberikan mereka sponsor visa dan mencari pekerjaan lain hingga enam bulan, agar membuat sistem lebih fleksibel, dan membantu mengurangi eksploitasi.
Pemerintah federal juga telah berkomitmen untuk menyediakan jalur migrasi permanen bagi orang-orang dengan visa jenis 'temporary skill shortage', untuk mencegah Australia kehilangan tenaga kerja karena visa mereka habis masa berlakunya.
Mahasiswa asing akan diizinkan masuk ke Darwin akhir Oktober sebagai proyek percobaan untuk menggairahkan kembali sektor pendidikan tinggi di Australia. (Foto: ABC News: Giulio Saggin/abc.net.au/indonesian),
Pengetatan aturan bagi visa pelajar
Saat ini, salah satu kelompok migran terbesar ke Australia adalah pelajar internasional, dan lebih dari separuh yang mendapatkan visa permanen berasal dari kelompok pelajar internasional.
Tetapi sebagian besar dari mereka malah bekerja di industri yang tidak sesuai dengan studi mereka, karena minimal upah bagi seseorang untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan visa "terampil" permanen ditetapkan sebesar 53.900 dolar Australia (setara dengan Rp 523.133.457), sementara sebagian besar lulusan dengan mudah memenuhi persyaratan, bahkan saat mereka bekerja di bidang yang tak sesuai studinya.
Menteri Dalam Negeri Australia juga mengatakan aturan bagi siapa yang bisa datang ke Australia untuk belajar akan diperketat, dan dukungan lebih banyak diberikan kepada para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan terampil.
Untuk mendukung para lulusan universitas Australia, pemerintah Australia akan mempertimbangkan untuk memberikan visa lulusan sementara "otomatis" bagi yang telah menyelesaikan studi, sehingga lebih meyakinkan pemberi kerja soal hak kerja lulusan Australia, yang artinya juga membuatnya lebih mudah bagi para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan berketerampilan tinggi.
Tetapi pengetatan secara keseluruhan dipekirakan akan berdampak pada berapa banyak siswa internasional yang dapat belajar di Australia, sehingga akan berdampak juga pada universitas yang memiliki ketergantungan dengan siswa asing. (Artikel ini dirangkum dan diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporan ABC News)/ abc.net.au/indonesian. []