TAGAR.id - Amerika Serikat (AS) dan Filipina minggu ini menambahkan pedoman baru pada perjanjian pertahanan tahun 1951 yang merinci bagaimana AS akan menanggapi serangan terhadap Filipina di Laut Cina Selatan. Adrianna Zhang melaporkannya untuk VOA.
Menyusul kunjungan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., ke Gedung Putih, AS mengeluarkan pedoman yang mengatakan komitmennya untuk membela Manila akan berlaku untuk wilayah maritim tersebut, di mana Manila selama bertahun-tahun telah mengeluhkan serangan kapal-kapal China di wilayah Laut China Selatan.
Setiap serangan yang terjadi di Laut China Selatan terhadap kapal umum, pesawat terbang, atau angkatan bersenjata Filipina, termasuk penjaga pantai, akan menimbulkan komitmen pertahanan bersama.
Presiden AS Joe Biden menerima Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Gedung Putih, Washington DC hari Senin, 1 Mei 2023. (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Pedoman itu juga mengatakan kedua negara akan "berkoordinasi erat dalam memodernisasi pertahanan Filipina," termasuk peninjauan untuk menentukan peralatan apa yang dibutuhkan negara itu "yang akan meningkatkan pencegahan gabungan dan kapasitas untuk melawan pemaksaan."
Pedoman tersebut mengakui bahwa ancaman bisa muncul di beberapa domain dan berbentuk perang asimetris, hibrida, dan tidak teratur serta taktik zona abu-abu dengan menggunakan kapal non-angkatan laut seperti kapal penangkap ikan sebagai milisi maritim tidak resmi.
China tidak disebutkan dalam pedoman tersebut, tetapi telah lama dikecam karena menggunakan taktik zona abu-abu untuk mengklaim kedaulatan di Laut China Selatan.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr (tengah), didampingi oleh seorang tentara AS memeriksa sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) (Foto: dw.com/id - Ted Aljibe/AFP)Kementerian Luar Negeri Beijing menanggapi dengan mengatakan China dengan tegas menentang langkah negara mana pun ikut campur dalam masalah Laut China Selatan untuk merusak kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim China.
"Laut China Selatan adalah rumah bagi semua negara kawasan dan seharusnya tidak menjadi tempat berburu pasukan eksternal," kata juru bicara kementerian Mao Ning dalam pengarahan rutin. (my/rs)/voaindonesia.com. []