Jakarta - Kementerian Pariwisata Arab Saudi kembali mengizinkan turis masuk ke negaranya mulai 1 Agustus 2021. Wisatawan diizinkan masuk tanpa harus dikarantina, asalkan tes PCR negatif Covid-19 dan menunjukkan sertifikat vaksinasi.
Setelah 17 bulan menutup akses perbatasan, Arab Saudi mengumumkan pada Jumat, 30 Juli 2021, akan membuka kembali sektor pariwisata untuk turis asing yang telah divaksinasi penuh.
Namun, Riyadh tidak mengumumkan pencabutan pembatasan umrah dan haji, yang biasanya menarik jutaan muslim dari seluruh dunia. "Kementerian Pariwisata mengumumkan, Kerajaan akan membuka pintunya bagi turis asing dan mencabut .... penangguhan masuk bagi pemegang visa turis mulai 1 Agustus," seerti dilaporkan oleh Saudi Press Agency.
1. Tanpa Harus Karantina
Para wisatawan yang diizinkan masuk ke Arab Saudi harus telah menjalani vaksinasi dengan vaksin yang disetujui pemerintah Saudi, yakni Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna atau Johnson & Johnson.
Ilustrasi Covid-19 di Arab Saudi. (Foto: Tagar/BBC)
Mereka akan dapat memasuki kerajaan "tanpa perlu karantina institusional" asalkan memiliki bukti PCR negatif, melakukan serangkaian tes selama 72 jam terakhir, dan mendaftarkan rincian tersebut ke otoritas kesehatan.
2. Percepat Upaya Vaksinasi
Riyadh telah menghabiskan miliaran dolar untuk mencoba membangun industri pariwisata dari awal, sebagai bagian dari upaya mendiversifikasi ekonominya yang bergantung pada minyak. Kerajaan yang dulu tertutup itu mulai mengeluarkan visa turis untuk pertama kalinya pada 2019, sebagai upaya mengubah citra globalnya dan menarik pengunjung.
Ilustrasi: Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, kembali dibuka untuk ibadah umrah pada Oktober tahun 2020 bagi yang sudah divaksin Covid-19 dua kali (Foto: bbc.com/news)Sejauh ini, 26 juta dosis telah diberikan kepada 35 juta warga di Arab Saudi. Sejauh ini, seperti dilaporkan situs independen, worldometers, jumlah kasus positif Covid-19 di Arab Saudi sebanyak 524.584 dengan 8.226 kematian.
Kerajaan memastikan mulai 1 Agustus 2021, vaksinasi menjadi syarat utama bagi pegawai pemerintahan dan swasta, termasuk mereka yang berkecimpung dalam sektor pendidikan, hiburan, dan sarana umum [ha/as (AFP)]/dw.com/id. []
