Arab Saudi Reformasi Sistem Kerja Pekerja Imigran

Arab Saudi umumkan akan melakukan reformasi sistem kerja yang berikan kendali penuh kepada majikan atas hidup dari 10 juta pekerja
Ilustrasi: Pekerja migran di Arab Saudi (Foto: bbc.com/Indonesia – AFP)

Riyadh - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan melakukan reformasi sistem kerja yang memberikan kendali penuh kepada majikan atas hidup dari 10 juta pekerja migran di Arab Saudi. Kebijakan ini akan membolehkan pekerja swasta untuk berganti pekerjaan, dan meninggalkan negara tanpa harus mendapat izin dari majikan.

Pemerintah Saudi mengatakan sedang berusaha untuk "memperbaiki dan meningkatkan efisiensi di lingkungan kerja".

Kelompok hak asasi menanusia mengatakan sistem "kafala" -perjanjian kerja antara pekerja migran dan majikan menjadi sponsor di Saudi- saat ini membuat pekerja rentan mendapatkan kekerasan dan eksploitasi.

Seorang aktivis menggambarkan langkah reformasi yang diambil pemerintah Saudi ini sangat berarti, tapi memperingatkan bagian-bagian sistem tersebut masih ada. Karenanya, mereka menyerukan agar sistem tersebut dihapus sepenuhnya.

wakil menteriWakil Menteri Abdullah Abuthunain mengatakan Arab Saudi ingin membangun pasar tenaga kerja yang menarik (Foto: bbc.com/Indonesia – Reuters)

Menteri Sumber Daya Manusia Arab Saudi mengatakan, Inisiatif Reformasi Tenaga Kerja yang diluncurkan pada Rabu, 4 November 2020, akan diterapkan kepada semua pekerja asing di sektor swasta dan akan berlaku mulai Maret 2021.

Para pekerja tersebut tidak lagi diminta memperoleh izin majikan untuk pergi atau berganti pekerjaan. Mereka juga bakal diperbolehkan bepergian ke luar negeri tanpa perlu mendapatkan izin majikan.

Mereka pun bisa melamar pekerjaan secara langsung ke layanan pemerintah, dan kontrak dengan majikan akan didokumentasikan secara digital.

"Melalui prakarsa ini, kami bertujuan untuk membangun sebuah pasar tenaga kerja yang menarik, dan meningkatkan lingkungan kerja," kata Wakil Menteri, Abdullah bin Nasser Abuthunain, kepada wartawan di Riyadh.

Dia mengatakan, reformasi kebijakan ini juga membantu mencapai Visi 2030, yaitu rencana mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak.

Peneliti senior Human Rights Watch, Rothna Begum, mengatakan kepada BBC, pengumuman kementerian itu "signifikan dan dapat memperbaiki kondisi pekerja migran". "Namun, ini tidak menghapus sepenuhnya sistem kafala."

Begum mengatakan, pekerja migran tampaknya masih harus memiliki majikan yang bertindak sebagai sponsor mereka untuk memasuki Arab Saudi, dan majikan akan tetap memiliki wewenang memperbarui atau membatalkan izin tinggal bagi pekerja migran kapan saja.

"Ini artinya, para pekerja migran masih dapat menghadapi pelecehan dan eksploitasi selama majikan memegang kuasa atas mereka," kata Begum.

"Terlebih lagi, reformasi kebijakan ini tampaknya tidak berlaku bagi pekerja migran domestik yang bekerja di dalam rumah tangga, yang merupakan pekerja paling rentan di negara itu."

Begum mengatakan Human Rights Watch telah mendokumentasikan sejumlah majikan yang memaksa pekerja rumah tangga untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa mendapatkan istirahat atau libur, tak membayar upah, atau mengurung mereka di dalam rumah.

“Sejumlah pekerja rumah tangga bahkan pernah mengalami kekerasan seksual dan fisik,” ujar Begum.

Di Arab Saudi juga terdapat ratusan ribu pekerja migran tanpa dokumen, dan pihak berwenang belum mengatakan apakah mereka mengizinkan pekerja semacam itu. “Banyak dari mereka tanpa dokumen bukan karena kesalahan mereka sendiri, untuk dapat mengatur status mereka, termasuk menemukan majikan yang baru," kata Begum. []

Berita terkait
Arab Saudi Alokasikan 2 Miliar Dolar untuk Program Antariksa
Untuk menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja bagi anak muda, Arab Saudi alokasikan dana 2 miliar dolar AS untuk program antariksa
0
DPR Minta Pemerintah Tetap Sediakan Slot Jalur PNS Bagi Guru
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah untuk tetap menyediakan slot jalur pegawai negeri sipil untuk para guru di Indonesia.